MEDIA PAKUAN-Keinginan warga Jepang untuk menikah semakin menurun. Hal ini berdampak terhadap angka kelahiran.
Sebagai upaya mendukung keinginan warganya agar mau menikah, Pemerintah Jepang atur siasat.
Bagi warga yang akan menikah, Pemerintah Jepang akan memberikan tunjangan pernikahan sebesar 600.000 Yen atau sekitar Rp84 juta.
Baca Juga: Pendidikan Alih Golongan di Setukpa Lemdikat Polri Dibuka Secara Virtual
Uang sebanyak itu diharapkan bisa digunakan untuk memulai hidup baru pasangan pengantin. Upaya ini sekaligus untuk meningkatkan angka kelahiran di Jepang.
Dikutip dari Pikiranrakyat.com judul “Angka Kelahiran Rendah, Jepang Siap Bayar Warganya Rp84 Juta Biar Mau Menikah”, program ini akan dimulai pada April 2021 mendatang.
"Karena angka kelahiran sangat rendah terutama dikaitkan dengan kecenderungan orang terlambat menikah atau tidak menikah, pemerintah akan mencoba meningkatkan pernikahan dengan meningkatkan program untuk memberikan sejumlah uang kepada pasangan yang baru menikah," kata pihak kantor kabinet Jepang, Minggu 20 September 2020.
Tentu saja ada syarat yang harus dipenuhi agar mendapatkan bantuan ini. Baik suami maupun istri harus berusia di bawah 40 tahun pada tanggal pernikahan yang terdaftar. Memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen atau setara Rp 761 juta sampai usia 35 tahun.
Dikabarkan, baru 15 persen dari semua kota besar, kota kecil dan desa di Jepang atau sekitar 281 kotamadya yang telah menerapkan program ini pada Juli 2020.
Baca Juga: Tumbangkan Diego Schwartzman, Novak Djokovic Juara Tenis Italia Terbuka
Namun, pemerintah Jepang mengatakan, mulai dari 2021 pihaknya akan menanggung dua pertiga dari kebutuhan keuangan pernikahan demi meningkatkan angka kelahiran.
Pada tahun 2019, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan mencapai rekor terendah. Indikator tingkat kesuburan wanita terus menurun pada angka 1,35.
Sementara angka kelahiran di Jepang menurun 5,9 persen dengan jumlah kelahiran 865.000 bayi.
Ini merupakan kali pertama sejak pemerintah Jepang mulai mengumpulkan data kependudukan pada 1899.
Baca Juga: Bhayangkari Setukpa Lemdiklat Polri Bantu Korban Banjir Bandang di Sukabumi
Berdasarkan sebuah survei di tahun 2015 oleh National Institute Of Population and Social Security Research. Hal ini juga disebabkan karena sekitar 29,1 persen pria lajang berusia 25 hingga 34 tahun dan 17,8 persen wanita lajang mengakui alasan tidak menikah karena kurangnya dana pernikahan.
Bantuan tunjangan pernikahan ini juga dianggap efektif untuk meningkatkan angka kelahiran.***