MEDIA PAKUAN - Film dokumenter bertajuk 'Dirty Vote' memicu banyak polemik pemilu 2024, film yang tayang di YouTube pada Minggu, 11 Februari 2024 mengungkapkan skenario kecurangan yang terjadi dalam pemilu.
Di platform X, film ini pun sampai menjadi trending topik dan banyak dibicarakan netizen di berbagai media sosial lainnya. Banyak influencer juga yang menyinggung soal dokumenter ini.
Narasumber yang tampil dalam film tersebut merupakan ahli Hukum Tata Negara Fery Amsari.
Tak sendirian, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) tersebut tampil bersama akademisi lain seperti Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar.
Baca Juga: Luna dan Maxime Unggah Momen Bersama, Jadi Perhatian Warganet
"Jika Anda nonton film ini, saya punya pesan sederhana. atu tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman," tutur Zainal Arifin Mochtar saat membuka film dokumenter ini.
"Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham, bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja," ujar Bivitri Susanti.
"Selain diajak oleh figur-figur yang saya hormati. Tentu saja film ini dianggap akan mampu mendidik publik betapa curangnya Pemilu kita dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih hanya untuk memenangkan kepentingan mereka," kata Feri.
Ketiganya mengungkap berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu dan merusak tatanan demokrasi.
Dalam film tersebut para narasumber mengungkapkan beberapa kecurangan yang terjadi selama 10 tahun terakhir.
Fery Amsari, menyebut isu kecurangan dijalankan pihak yang kini berkuasa selama 10 tahun terakhir. Kecurigaan itu disampaikan melalui salah satu argumen seperti penunjukan Penjabat atau Pj Gubernur. Bukti lainnya adalah:
1. Penunjukan 20 Pj Gubernur yang dinilai tidak transparan, punya konflik kepentingan, dekat dengan Jokowi
2. Penunjukan Pj Wali Kota/Bupati yang dinilai tidak transparan, punya konflik kepentingan, dekat dengan Jokowi
3. Muncul 8 organisasi desa yang mendukung paslon tertentu
4. Dugaan politisasi Bansos awal 2024, tidak melibatkan Kemensos, dananya lebih besar dari bantuan Covid-19.
5. Dugaan politisasi terhadap kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri pada awal 2024
6. Banyak menteri Jokowi tidak cuti saat masa kampanye Pemilu 2024, timbulkan
konflik kepentingan
7. Polemik netralitas presiden
8. Bawaslu dianggap tidak kompeten dalam menegakkan kasus pelanggaran Pemilu 2024, anggota panitia seleksi Bawaslu 2023 menjadi tim sukses paslon tertentu.
9. KPU bermasalah dalam verifikasi partai politik untuk Pemilu 2024, Ketua KPU Hasyim Asyari sudah beberapa kali diberi sanksi.
10. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan salah satu kontestan Pemilu 2024.
Baca Juga: Terungkap Alasan Yudha Arfandi Menenggelamkan Dante Tidak Masuk Akal!
Ahli Hukum Tata Negara lainnya, Bivitri Susanti, menyebut menjalankan skenario ini hanya membutuhkan dua syarat. Salah satunya adalah pihak yang melaksanakannya tidak perlu malu.
"Tapi sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya, di banyak negara, dan sepanjang sejarah. Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua: mental culas dan tahan malu," ujar akademisi Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera
Dirty Vote, merupakan film dokumenter yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dia mengatakan Dirty Vote menjadi tontonan di masa tenang pemilu, dan berharap dapat mengedukasi publik.
"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," ucapnya
Dandhy berharap film itu bisa menjadi bahan edukasi bagi masyarakat menjelang pemungutan suara yang direncanakan dilakukan pada 14 Februari 2024 mendatang.
"Seyogyanya Dirty Vote akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. Diharapkan 3 hari yang krusial menuju hari pemilihan, film ini akan mengedukasi publik serta banyak ruang dan forum diskusi yang digelar," kata Dandhy dalam keterangan pers yang diterima pada Minggu, 11 februari 2024.***