Network
MEDIA PAKUAN - Presiden Joko Widodo mewanti wanti akan terjadinya inflasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut.
Jokowi mengundang seluruh Menteri atau Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam, dan Kapolda untuk mendapat pengarahan.
Pengarahan yang dilakukan di Jakarta Convention Center pada Kamis 29 September itu menyampaikan tiga amanat.
Baca Juga: Kondisi Pemain Persija Jakarta Jelang Laga El Clasico Lawan Persib Bandung di Pekan Ke-11 BRI Liga 1
Yakni pengendalian inflasi di daerah, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, dan tindak lanjut aksi afirmasi bangga buatan Indonesia.
Walikota Sukabumi Achmad Fahmi pun memberi tanggapan atas arahan dari orang nomor satu di Indonesia itu.
Untuk mengendalikan inflasi dan menangani permasalahan kemiskinan, Fahmi mengatakan perlu keterlibatan seluruh pihak.
"Tentunya ke-3 amanat tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah semata, tapi juga perlu mendapatkan dukungan dari berbagai elemen bangsa, khususnya warga masyarakat," kata Achmad Fahmi dalam akun Instagram-nya, Jum'at 30 September 2022.
"Mari kita bersama, saling bergandeng tangan, sinergi dan kolaborasi menuju Indonesia Emas 2045," tulisnya.
Sebagaimana diketahui, dalam pertemuan kemarin Jokowi menginstruksikan seluruh kepala daerah.
Salah satunya, membelanjakan hal yang tidak terduga dan memanfaatkan dana transfer umum di APBD.
"Jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi mengenai penggunaan belanja tidak terduga dan dana transfer umum karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan, sudah ada Surat Edaran Mendagri.
Baca Juga: Ambisi Bali United Rebut Puncak Klasemen Gagal, Setelah Kalah atas Persikabo 1973 di Kandang Sendiri
Saya juga sudah sampaikan ke Kejaksaan Agung dan KPK, untuk hal-hal ini karena sekarang sangat membutuhkan," ucap Jokowi.
Kebijakan tersebut diambil untuk mengendalikan inflasi di daerah dengan cara membiayai transportasi komoditas pangan dari produsen ke pasar.
Dengan biaya transportasi yang dikompensasi oleh APBD, menurutnya dapat mencegah kenaikan harga pangan setelah harga BBM sudah naik sejak 3 September.
Jokowi menilai anggaran yang diberikan tidak besar sehingga harus digunakan dengan bijak melihat situasi yang ada.***
