Network
MEDIA PAKUAN - Seorang warga digugat cerai oleh suaminya yang merupakan ASN di Kota Sukabumi secara tiba-tiba. Kuasa hukum dari DM selaku istrinya, Syaiful Rachman mengatakan, sang istri tiba-tiba mendapat surat gugatan cerai untuk sidang pada 21 Maret 2024.
Menurutnya, perceraian seorang aparatur sipil negara, tidak bisa dilakukan secara spontan dan harus mengikuti peraturan pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP 45 tahun 1990 dan atas perubahan PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.
"Nah hal ini kan harus dilakukan dua tahap ya. Tahap pertama pimpinan satuan kerja itu setelah menerima dari pihak pemohon melakukan perceraian dari PNS pimpinannya, wajib melakukan pembinaan dulu kepada dua belah pihak. Nah ini pertama ga dilakukan sebagai pimpinan, ada apa kita ga tahu bisa dicek aja nanti," katanya, Kamis 18 April 2024.
"Tahap keduanya nah dari hasil pembinaan itu, bila keduanya pengen cerai, pimpinannya harus melaporkan dulu kepada atasannya lagi yaitu Wali Kota. Dari hasil berita acara itu jadi awalnya dibujuk dulu nih belum melangkah kepada pengadilan ya nah dua tahap ini ga dilakukan, langsung ke pengadilan. Ini lah yang saya keberatannya," ucapnya.
Baca Juga: Ngerem Depan di Jalan Berpasir di Sukabumi, Pengendara Honda Beat Tergelincir Cium Aspal
Mengenai kenapa hal tersebut dapat terjadi, menurut dugaannya ada intervensi yang berasal dari orang lain sehingga gugatan cerai bisa langsung keluar.
"Gugatan perceraian ini adalah kemungkinan yang saya lihat dipicu dari pihak ketiga yang terkesan mengintervensi terhadap rumah tangga dari kedua belah pihak," tuturnya.
"Di sini saya mengajukan keberatan dan pengen dibatalkan dicabut izin itu dan sehingga pengadilan akan menghentikan dulu sidang ini sebelum secara prosedural mekanisme internalnya diselesaikan," pungkasnya.
Terkait hal tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji mengatakan, pihaknya sedang menangani terkait dugaan pelanggaran terhadap PP no 10 tahun 1983 yang diubah dengan PP 45 tahun 1990 dan atas perubahan PP nomor 94 tahun 2021.
