"Sesuai yang saya harapkan tadi bahwa ini adalah yang terakhir mudah mudahan yang terakhir itu harapan saya," tandasnya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kegiatan preventif dengan melibatkan semua unsur termasuk kepolisian.
"Kami DPRD tidak rela apabila ada masyarakat kami ini dicap teroris dan diadili oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman pemerintah ini harus hadir, harus masuk," ucapnya.
"Yang tahu karakteristik masyarakat di desa-desa adalah kepala desa, kecamatan adalah camat-camat dan ini stakeholder-stakeholdernya harus bisa benar-benar memberikan informasi dan tentunya pemerintahan daerah harus bisa bekerjasama memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar tepat apa yang dilakukan pihak kepolisian," tuturnya.
Yudha mengatakan, hasil dari FGD antara forkopimda, Densus 88, dan elemen masyarakat akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihaknya.
"Hasil dari FGD ini akan menjadi sebuah rencana kerja kami ke depan pastinya nanti akan dibahas di komisi I dan tentunya nanti akan direkomendasikan kepada bupati," cetusnya.
Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo mengatakan, pihak kepolisian akan meningkatkan keamanan menjelang tahun politik. Bukan hanya soal terorisme namun juga potensi gangguan keamanan lainnya.
"Kita juga kebetulan bersama memasuki tahun politik namun dari awal kita sama sama menciptakan situasi aman tertib dan kondusif di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota," ungkap Ari.