Network
"Kemudian kita meminta kepada unsur kepolisian apakah tawuran ini sudah masuk unsur pidana atau tidak. Kalau tawuran itu sudah dianggap memiliki kesalahan dalam pidana tolong dibuat aturan yang tegas supaya ada efek jera," jelasnya.
"Sehingga untuk menanggapi tawuran harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di daerah ini untuk bisa terlibat dari pemerintah, ulama, kepolisian, kejaksaan, dan dari sekolah itu sendiri, dari pesantren ini kami juga siap apabila dibutuhkan pihak sekolah untuk memberikan tausiyah atau pembinaan mental spiritual," imbuhnya.
Sementara itu mantan Walikota Sukabumi yang juga tokoh politisi senior, Mohamad Muraz mengatakan pihak sekolah harus memberikan media dipertemukannya pelajar antar sekolah bersama unsur kepolisian dan ulama untuk sama sama mencegah permasalahan tawuran.
Baca Juga: Terinspirasi dari Kota Sukabumi, IPSI Jawa Barat, Pencak Silat Sebagai Mulok di Satuan Pendidikan
"Ketika jaman saya menjabat walikota saya gabungkan sekolah sekolah dalam Masa Orientasi Sekolah (MOS) yang juga diisi penceramah dari ulama, kepolisian, kodim dalam bentuk seperti bela negara jadi kalau para pelajar sudah saling kenal kemungkinan tidak akan tawuran," ungkapnya.
Muraz yang juga merupakan ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Sukabumi menambahkan para pelajar bisa disalurkan energi untuk tawuran kepada hal positif salah satunya pencak silat.
"Ya dari pencak silat juga bisa nanti pelajar yang mempunyai energi dan semangat berkelahi yang berkobar tinggi bisa disalurkan melalui pencak silat, supaya bisa menjadi prestasi nanti diadukannya di ring," ucapnya di Sukabumi.***
