Network
MEDIA PAKUAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau [-Pemprov Aceh kreatif dan mampu membaca peluang di tengah pandemi Covid-19 agar tetap bisa memicu percepatan pembangunan di Aceh.
Imbauan itu ia sampaikan dalam sambutannya usai melantik Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh definitif pada paripurna DPRA, di Banda Aceh, Kamis.
"Pemerintah dan semua pihak harus pandai membaca peluang dengan terobosan kreatif dan inovatif di tengah tantangan situasi sulit pandemi Covid-19, sehingga memicu percepatan pembangunan dengan segenap sumber daya," tegasnya.
Tito mengatakan seluruh masyarakat Aceh menghadapi bencana global pandemi Covid-19, yang merupakan multidimensi berdampak pada bidang kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan sosial.
"Penyebaran penyakit covid-19 juga terjadi di Aceh, bahkan sudah ada saudara yang telah wafat karena penyakit tersebut. Sektor ekonomi juga terkontraksi yang berakibat pada masalah sosial seperti kehilangan atau berkurangnya lapangan pekerjaan," ujarnya.
Menurut Tito, pemerintah dan masyarakat perlu bersama-sama mewujudkan rumusan keseimbangan guna mengendalikan penularan dan sekaligus menjaga ekonomi tetap bergerak.
"Untuk itulah pada kesempatan baik ini pelantikan gubernur definitif dapat menjadi momentum yang penting, agar kebersamaan tersebut dapat terwujud.
Kita semua harus optimistis menghadapi pandemi covid-19 dan dampak ikutannya," kata Tito.
Dia menegaskan, pemerintah pusat tidak berdiam diri, berbagai program baik fisik maupun non-fisik terus dilaksanakan guna mengatasi pandemi covid-19 dan mendorong percepatan pembangunan.
"Di balik musibah pandemi COVID-19 ini, Allah SWT tentu memiliki maksud dengan hikmah tersendiri, salah satunya untuk meningkatkan solidaritas dan kebersamaan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh untuk mampu menghadapi cobaan serta menanganinya secara optimal," tambahnya.
Pembangunan Aceh tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun memerlukan kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah serta segenap unsur yang ada di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota sampai ke desa-desa.
