Network
MEDIA PAKUAN-Kesalahan teknis berupa salah penulisan di dalam UU Cipta Kerja murni dikarenakan kelalaian manusia (human error).
Kemensetneg melalui Asisten Deputi Hubungan Masyarakat, Eddy Cahyono Sugiarto mengatakan, pejabat yang melakukan kesalahan penulisan di dalam Undang-undang (UU) Cipta Kerja sudah diberikan sanksi disiplin.
"Terhadap pejabat yang bertanggung jawab dalam proses penyiapan draf RUU sebelum diajukan kepada Presiden, Kemensetneg juga telah menjatuhkan sanksi disiplin," jelas Eddy seperti dikutip PRFMNews dari ANTARA, Rabu 4 November 2020.
Baca Juga: Mendikbud Beri Kelonggaran Daerah Zona Hijau dan Kuning untuk KBM Tatap Muka
Kemensetneg telah merespons cepat kesalahan teknis ini dengan melakukan langkah tindakan perbaikan.
"Kemensetneg telah melakukan serangkaian pemeriksaan internal dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan, kekeliruan tersebut murni 'human error'," tambah Eddy.
Selanjutnya sebagai upaya penerapan "zero mistakes" dalam penyiapan Rancangan Undang-undang (RUU) pada masa mendatang, peningkatan kendali kualitas akan terus dilakukan. Langkahnya dengan melakukan "review" terhadap Standar Pelayanan dan "Standard Operating Procedures" (SOP) yang berkaitan dengan penyiapan RUU yang akan ditandatangani Presiden.
"Kekeliruan pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani oleh Presiden tersebut, pada dasarnya tidak mengubah substansi dan lebih bersifat teknis administratif semata," ungkap Eddy.
Baca Juga: Penangkaran Penyu Ujung Genteng, dalam Upaya Pelestarian Hari Puspa dan Marga Satwa Nasional
