Network
MEDIA PAKUAN–Berkembangnya praktek politik dinasti di tanah air mengundang keprihatinan dari Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto. Dikatakan, sikap abai Presiden Joko Widodo tentang hal ini sangat berbahaya bagi masa depan demokrasi. Sebab, secara tidak langsung akan menghambat proses kaderisasi terhadap partai politik dan regenerasi kepemimpinan nasional secara terbuka.
"Pandangan saya politik yang moderen mestinya berbasis sistem merit, sehingga kita dapat memaksimalkan unsur-unsur kebaikan dalam masyarakat termasuk menjaga keberlangsungan sistem kaderisasi partai dan kaderisasi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto, Selasa, 27 Oktober 2020 sebagaimana disadur dari RRI.co.id.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai demokrasi. Bukan malah memanfaatkan celah hukum untuk menyuburkan praktek dinasti politik.
Baca Juga: Tidak Setuju Penangkapan Gus Nur Polri Persilakan Ajukan Praperadilan
"Politik dinasti itu sangat buruk karena membatasi kepemimpinan dalam partai atau dalam kepemimpinan nasional berbasis pada hubungan biologis bukan ideologis," jelas Mulyanto.
Politik dinasti ujarnya tidak bisa mendapatkan figur kepemimpinan yang teruji oleh sistem maupun jalur kaderisasi.
"Kalau politik dinasti ini dibiarkan selamanya bangsa ini akan dipimpin oleh figur-figur karbitan yang muncul bukan karena kemampuan tapi karena kedekatan. Padahal yang kita inginkan adalah kepemimpinan yang didasarkan pada aspek integritas, akseptabilitas dan kredibilitas personal yang obyektif," paparnya.
Baca Juga: Respon Calon Wakil Walikota Tangsel, Rahayu Saraswati Akan Lapor Polisi, Soal 'Coblos Udel'
Mulyanto meminta pemerintah agar menjaga komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. Antara lain dengan mendorong membuat aturan hukum yang ketat terhadap berkembangnya praktek politik dinasti.
