Network
MEDIA PAKUAN - Berdasarkan laporan Bank Dunia menunjukan Indonesia berada pada urutan ketujuh dari daftar 10 negara dengan pendapatan kecil menengah.
Selain itu dalam laporan tersebut menerangkan Indonesia juga sebagai negara dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia.
Data ini diterbitkan Bank Dunia dalam laporannya berjudul Interational Debt Statistics (IDS) pada 12 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga: Ayo Daftar! Kemendikbud Membuka Seleksi Guru Penggerak Angkatan ke II
Masih berdasarkan data laporan Bank Duni, beban utang luar negeri yang ditanggung Indonesia tercatat mencapai 402,08 miliar dollar AS pada tahun 2019.
Dilansir dari artikel ZonaJakarta dalam artikelnya berjudul "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Ternyata Ini Awal Mula Utangnya".
Diketahui total utang tersebut terdiri atas utang luar negeri pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca Juga: Hal Kecil yang Dilakukan Belanda Ternyata Ampuh Tangkal Banjir
Utang Indonesia pada tahun 2019 meningkat dibanding nilai utang di tahun 2018 tercatat 379,589 miliar dollar AS.
Riwayat Hutang Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan tentang riwayat hutang Indonesia dari masa ke masa.
Sri Mulyani mengatakan Indonesia sudah dihadapkan pada kondisi yang sulit sejak kemerdekaan Indonesia.
Baca Juga: Wow Bogor Menjadi Daerah Terbanyak Terima Vaksin COVID-19
"Dari tahun 1945 sampai 1949 Indonesia masih terus berada dalam situasi intimidasi, konfrontasi, bahkan agresi Belanda. Itu kondisi politik, militer, keamanan, dan ekonomi tidak pasti," ujar Sri Mulyani, Senin lalu, 12 oktober 2020.
Dikatakannya utang Indonesia sebenarnya sudah mencapai ribuan trilun. Dan utang tersebut sudah merupakan warisan dari Belanda.
Ia bercerita, jika Indonesia telah diwariskan ekonomi yang rusak dan juga utang.
Baca Juga: Celotehan Marrisa Haque di Medsos Sebut UU Cipta Kerja Merupakan Kejahatan Terorganisir
"Saat mulai pemerintahan ini untuk jadi merdeka. Kita tidak memiliki semua harta kekayaan," jelas Sri Mulyani.
"Harta kekayaan yang ada rusak karena perang, seluruh dan investasi sebelumnya yang dibukukan oleh Belanda menjadi investasi pemerintah Indonesia," lanjutnya.
Kala itu, GDP Indonesia masih sangat kecil. Utangnya menjadi utang Indonesia, warisannya juga hanya sekitar Rp15.8 triliun.
Baca Juga: Peluang Mendapatkan BLT Masih Terbuka Lebar Hingga Kuartal I Tahun 2021
Ia juga bercerita jika perekonomian Indonesia juga dibiayai dengan defisit APBN. Pembiayaan tidak melalui penjualan Surat Berhagra Negara (SBN), namun malah meminta Bank Indonesia mencetak uang.
"Yang terjadi kemudian jumlah uang beredar lebih banyak dari suasana kondisi perekonomian, sehingga inflasi meningkat luar biasa besar,” jelasnya.
Pada jaman orde baru, lanjut Sri Mulyani, seluruh utang kemudian digunakan untuk belanja pembangunan.
Sehingga ketika terjadi krisis keuangan Asia, defisit transaksi berjalan (CAD) meningkat serta terjadi tekanan pada nilai tukar rupiah.
Baca Juga: CPNS 2021 akan Segera Dibuka, Berikut Persyaratan yang Harus Dilengkapi
“Saat terjadi adjustment nilai tukar rupiah, seluruh neraca perusahaan, perbankan, negara, semua alami tekanan," ungkapnya.
"Karena dalam waktu sehari, berapa jam nilai tukar rupiah berubah tiba-tiba, volatility meningkat, aset tidak meningkat, perusahaan dengan cashflow rupiah dan utang denominasi asing, neraca akan ambyar,” tutur Sri Mulyani.
Kemudian di era reformasi, dengan dipimpin tiga Presiden mulai dari Presiden B.J Habibie (Presiden RI 1998-1999), Abdurrahman Wahid atau Gusdur (Presiden RI 1999-2001) dan Megawati Soekarnoputri (Presiden RI 2001-2004) banyak dikeluarkan peraturan perundang-undangan baru.
Menurutnya, secara perjalanan cerita yang dialami Indonesia dengan ekonomi yang penuh tekanan.
