Network
MEDIA PAKUAN - Pemerintah secara resmi mengumumkan kebijakan untuk menghapus layanan rawat inap BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan.
Keputusan ini tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang telah terbiasa dengan layanan tersebut.
Namun, ada kabar baik di balik kebijakan ini, meskipun layanan rawat inap BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 PNS dan Pensiunan akan dihapus, pemerintah telah menyiapkan penggantinya.
Sebagai solusi alternatif, pemerintah memperkenalkan BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) untuk menggantikan layanan yang dihapus.
Perubahan ini tidak hanya menandai pergantian layanan, tetapi juga mempengaruhi sistem kelas rawat.
Baca Juga: Benarkah Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan Sudah Cair? Begini Cara Mengecek, Simak Yuk
Hal ini berarti bahwa PNS dan pensiunan akan mengalami pengalaman baru dalam mendapatkan layanan kesehatan.
Salah satu pertanyaan yang muncul adalah tentang besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 bagi PNS dan pensiunan.
Sampai saat ini, besaran iuran tersebut masih tetap, karena belum ada perubahan kebijakan terkait hal ini.
Oleh karena itu, meskipun layanan rawat inap dihapus, besaran iuran BPJS Kesehatan tetap sama seperti yang berlaku saat ini.
Sebagai gambaran, berikut rincian besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 bagi PNS dan pensiunan sebelum dihapus:
1. Peserta kelas III: Rp 35.000 per bulan.
2. Peserta kelas II: Rp 100.000 per bulan.
3. Peserta kelas I: Rp 150.000 per bulan.
Baca Juga: Wajib Tahu Bagi Peserta BPJS: Rincian Biaya Santunan yang Sudah Meninggal
Dengan demikian, walaupun ada perubahan signifikan dalam layanan BPJS Kesehatan untuk PNS dan pensiunan, besaran iuran tetap tidak berubah.
Penghapusan layanan rawat inap BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 bagi PNS dan pensiunan dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2025.
Hal ini mengindikasikan perlunya persiapan bagi para peserta untuk beralih ke layanan yang baru, yaitu BPJS Kesehatan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan bahwa sistem kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk PNS dan pensiunan.***
