Network
MEDIA PAKUAN - KPU melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 secara berjenjang. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024, rekapitulasi tingkat kecamatan berlangsung pada 15 Februari-2 Maret, kabupaten/kota 17 Februari-5 Maret, provinsi 19 Februari-10 Maret, dan nasional 22 Februari-20 Maret.
KPU kemudian mengumumkan rekapitulasi, yang juga dilaksanakan berjenjang sejak 22 Februari hingga 21 Maret.
Lalu, KPU menetapkan hasil pemilu dalam waktu 3 hari usai pemberitahuan/putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Sejauh ini, baru Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memastikan akan mengajukan sengketa pemilu ke MK. Bahkan, menyiapkan seorang kepala kepolisian daerah (kapolda) sebagai saksi.
Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, mengatakan, kekalahan jagoannya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Jawa Tengah (Jateng) tidak lepas dari "campur tangan" penguasa.
Baca Juga: Panas! Sidang Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu 2024 Tingkat Kota Sukabumi Sempat Ricuh
Dalihnya, Jateng merupakan "kandang banteng" dan Ganjar menjabat gubernur setempat selama 2 periode (2013-2018 dan 2018-2023).
Berkaca 5 tahun lalu, tepatnya 21-22 Mei 2019, kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, menjadi arena kerusuhan seiring meluasnya eskalasi aksi dari para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kecewa dengan hasil pemilu. Kepolisian pun menangkap lebih dari 400 orang.
Kabaharkam Polri, Komjen Fadil Imran, memastikan pihaknya mengantisipasi kejadian serupa terulang. Pencegahan dilakukan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Preventif, bagian dari Operasi Mantap Brata 2023-2024, dengan anggota Korsabhara Baharkam Polri dan Polda Metro Jaya.
Ia tidak membocorkan rencana pengamanan yang akan Polri. Pun demikian dengan jumlah anggota yang dikerahkan dalam pengamanan pengumuman hasil Pemilu 2024.
"Kita akan kawal tuntas pleno penetapan hasil Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan oleh KPU RI pada 20 Maret 2024," ucapnya di Lapangan Apel Korps Sabhara Baharkam Polri, Jawa Barat.
Melansir dari Media Humas Polri, Polri memiliki sejumlah strategi untuk melakukan pengamanan dalam Pemilu 2024. Salah satu pengamanan dilakukan melalui media sosial yang sering memicu terjadinya kerusuhan pada pesta demokrasi tersebut.
Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko mengajak masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap berita yang muncul melalui media sosial.
Verifikasi merupakan langkah yang penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, guna mencegah polarisasi dan perpecahan bangsa.
“Di humas, di multimedia, pasti memainkan atau mengaplikasikan, memviralkan kebhinnekaan, keberagaman, NKRI harga mati, supaya tidak terjadi polarisasi,” kata Gatot dalam dialog publik bertajuk ‘Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik, dan SARA pada Pemilu 2024‘, di Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2023). ***
