Network
MEDIA PAKUAN - Dalam hal ini pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia yang menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan.
Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, terlebih dalam dinamika politik Indonesia saat ini telah lunturnya moral dan melabrak aturan yang ada.
Demokratisasi di Indonesia tampaknya mesti ditulis ulang. Sudah diperkirakan, apa pun hasil Pilpres bulan Februari nanti, itu akan menjadi tonggak ukur untuk melakukan kajian yang lebih dalam, lebih rasional, dan didorong oleh kehendak untuk memelihara akal sehat.
Sudah sejak lama sebagian besar masyarakat memelihara harapan bahwa mulai 2024 bangsa ini akan melangkah dengan sikap yang lebih tegap dan percaya diri. Sayangnya ini perlu kesadaran dari pada elit politik jangan sampai harapan setinggi ini jatuh tersungkur ke kubangan yang sama.
Melihat perkembangan di negara Indonesia saat ini yang membuat kita semakin cemas, bangsa ini membutuhkan pemimpin sekelas negarawan yang hebat. Punya gagasan dan menjalankan kepemimpinannya secara konsisten, termasuk memuliakan norma untuk mengembangkan peradaban.
Kritik tajam yang terang-terangan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo juga ikut menambah luka. Kedudukannya sebagai presiden, dihujat dari berbagai sudut. Kita ikut pening mengamatinya. Rasanya ada yang berlangsung secara tidak normal. Namun, mengapa ketidaknormalan seperti itu justru mendapatkan pembenaran?.
Presiden Jokowi berkali-kali melakukan blunder atau kesalahan. Terakhir, ia menyebut Bung Karno lahir di Blitar, bukan di Surabaya. Sontak saja, Jokowi menjadi bahan cibiran lantaran dinilai tidak paham sejarah.
Bahkan, gara-gara itu, Tim Komunikasi Publik Presiden Sukardi Rinakit sampai harus mengaku mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden Blitar itu. Sukardi menegaskan hal itu murni kesalahannya yang kurang jeli dalam membuat naskah pidato.
Baca Juga: Fahri Hamzah: Ganjar-Mahfud Lain Dulu Lain Sekarang Kritik Kinerja Jokowi
Berikut daftar sebagian beberapa kesalahan fatal yang dilakukan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden RI ke-7:
Ketika masih menjabat wali kota Solo, Jokowi gemar mengidentikkan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan wong cilik. Dia pun satu suara dengan PDIP terkait kebijakannya yang tak akan menaikkan harga BBM kalau terpilih menjadi presiden RI.
Nyatanya, Jokowi berkali-kali menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun. Dia pun beralasan bahwa kenaikan BBM itu demi kebaikan rakyat Indonesia.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan.
Jokowi menyatakan dalam pidato di acara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada akhir April lalu, Indonesia masih memiliki utang kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar 2,79 miliar dolar AS. Pendapat Jokowi dikuatkan Seskab Andi Wijajanto.
Nyatanya, pernyataan Jokowi tersebut dibantah Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Bahkan, presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai mengklarifikasi bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas.
Baca Juga: Ibarat Film 'The Fifth Element' Pilpres 2024, Jokowi Kegagalan Terbesar Megawati
Presiden Jokowi berjanji ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nyatanya, ketika mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri, tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu terasa janggal, lantaran saat pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi menggandeng dua lembaga tersebut.
Meskipun akhirnya Komjen Budi Gunawan dinyatakan batal status tersangka oleh KPK setelah menang di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), komitmen Jokowi mulai diragukan.
Tepatnya pada Senin, 29 Mei 2023 sore. Pada kesempatan itulah Kepala Negara mengungkapkan dirinya akan cabe-cawe dalam Pemilu 2023.
Saat itu, Kepala Negara menanggapi soal anggapan bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam persoalan Pemilu 2024 dengan mengundang para ketum parpol ke Istana.
"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Sutta seperti di kutip dari Antara.***
