Network
MEDIA PAKUAN - Saat penyampaian visi misi paslon nomor urut 1 sempat menyinggung banyak aturan yang berlaku dengan mengedepankan kepentingan penguasa.
"Ini adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, dalam negara kekuasaan hukum diatur penguasa," kata Anies dalam debat Pilpres di kantor KPU RI, Selasa, 12 Desember 2023.
Debat perdana di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Desember 2023. tema debat perdana tentang "Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik, Penanganan Disinformasi, dan Kerukunan Warga."
Anies menyoroti soal aturan hukum yang sesuai dengan tema debat capres malam itu.
Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Bocorkan Performan Nomor Urut Tiga Tidak Akan Berubah Didebat Derikutnya
Anies menyampaikan visi misi nya yang dimana visi misi tersebut terbentuk dari keresahannya terkait aturan yang berlaku untuk publik namun dampaknya hanya untuk kepentingan penguasa.
"Tapi apa yang terjadi, banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan pemegang kekuasaan, apakah ini akan diteruskan? Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan," ujarnya.
Menurut Anies seharusnya negara hukum mengedepankan keadilan dan memberikan dampak positif untuk semua orang, hal itu harus dipegang teguh oleh para petinggi negara.
"Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian untuk semua orang. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak maupun seluruh jajaran," ujar Anies Baswedan dalam penyampaian di panggung debat KPU itu.
Baca Juga: Pasca Debat Capres, Ridwan Kamil Sebut Tidak Signifikan Angka Elektabilitas Paslon
Selain dampak hukum yang tidak adil Anies juga menyinggung soal pemerintah yang tidak berjalan sesuai prinsip hukum yg berlaku.
"Hari ini ada satu orang milenial bisa jadi calon wakil presiden, tetapi ada ribuan milenial, generasi Z yang peduli pada anak-anak bangsa yang termarjinalkan," kata Anies.
Anies tak menyebut secara lugas sosok milenial yang dimaksud. Namun, saat ini satu-satunya milenial yang jadi cawapres adalah putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
"Karena itulah, kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan pada negara hukum bukan negara kekuasaan," ujarnya menegaskan.
Jika kekuasaan yang mengatur hukum, maka negara ini tidak bisa di sebut sebagai negara hukum melainkan negara kekuasaan.
"Pada saat ini, hukum yang harusnya tegak, tetapi kenyataannya malah bengkok. Dia tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus berubah, mengembalikan hukum untuk tegak kepada semuanya," ujarnya menuturkan pandangan.
Anies menegaskan bahwa dirinya akan menegakan hukum agar keadilan bisa dirasakan oleh semua orang tidak hanya oleh penguasa saja,
"Kami mendedikasikan diri hadir untuk komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, hukum berlaku adil," ujarnya lagi.
Debat diselenggarakan mulai pukul 19.00 dan disiarkan secara langsung. Debat berjalan selama 150 menit, 30 di menit di antaranya untuk jeda iklan yang ditempatkan di antara 6 segmen debat.
Tercatat, debat capres dan cawapres 2024 akan berlangsung untuk lima sesi dengan rangkaian jadwal terlaksana pada 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024 mendatang.***
