Network
Selain itu, semua sektor organisasi perlu meningkatkan inklusivitas untuk menghindari munculnya intoleransi.
Kemendikbudristek sedang mengembangkan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan perempuan.
Salah satunya melalui kolaborasi antara sektor bisnis dan perguruan tinggi dengan melibatkan perempuan.
"Namun kebijakan saja tidak cukup. Kita harus mengupayakan agar perempuan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumber daya, mendapatkan agensi untuk mengambil keputusan, serta memperoleh perlindungan dari pendidik dan orang tua," jelas Nadiem lebih jauh.
Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Mira Tayyiba menambahkan, sudah merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi bias dan ketidaksetaraan gender serta memastikan akses yang sama bagi perempuan dalam pasar tenaga kerja dan bisnis.
"Melalui forum DEWG (Digital Economy Working Group) sebagai salah satu aliansi G20 Presidensi Indonesia, kami berusaha menyederhanakan isu-isu digital ke dalam tiga prioritas utama," katanya.
Pertama, konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19. Kedua, keterampilan dan literasi digital. Ketiga, pengaturan arus penggunaan dan lintas batas aliran data.
Berkaitan dengan isu kesenjanganan gender sendiri, kata dia, kemenerian yang diimpinnya mengidentifikasi bahwa isu pertama dan kedua dari fokus DEWG memiliki keterkaitan yang penting.
Konsep ini menyoroti pentingnya konektivitas yang tangguh berdasarkan ketersediaan dan keterjangkauan akses, kesiapan infrastruktur, serta tanggungjawab dan penggunaan konektivitas digital untuk mendukung layanan digital yang inklusif.
