Network
Kemudian rekonstruksi yang dilakukan kepolisian juga tidak boleh ditayangkan secara terperinci.
Dan reka ulang juga dilarang meskipun bersumber dari pejabat Polri. Terlebih jika reka ulang tersebut tentang kejahatan seksual.
"Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang atau fakta pengadilan. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual," papar Rusdi.
Baca Juga: Kebakaran Kilang Minyak Indramayu Baru Padam dan Dingin, Olah TKP Siap Dimulai! Begini Perencanaanya
Dalam surat telegram ini juga disebutkan, gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya harus disamarkan.
"Wajah dan identitas pelaku, korban, serta keluarga yang masih dibawah umur juga harus disamarkan," tutur Rusdi.
Disebutkan pula, tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.
"Poin berikutnya, tidak boleh menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang," terangnya.
Baca Juga: Polemik Kehadiran Jokowi dan Prabowo Dipernikahan Atta dan Aurel, Politisi Partai: Ini tak Pantas
Kepolisian juga tidak boleh membawa media dan melakukan siaran langsung saat proses penangkapan pelaku kejahatan, melainkan hanya anggota Polri yang berkompeten yang boleh melakukan dokumentasi pada saat proses penangkapan.
