Network
MEDIA PAKUAN - Wakil Ketua Umum partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah soroti pernyataan Mahfud MD yang menyebut konstitusi bisa dilanggar.
Mantan Wakil Ketua DPR atau yang juga dikenal sebagai aktivis 98 ini menyebut pakar hukum tata negara Mahfud MD keliru dalam menjelaskan prinsip konstitusi.
Baca Juga: Diserang Netizen Indonesia, Instagram resmi All England Mendadak Hilang
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut bahwa konstitusi bisa dilanggar untuk menyelamatkan rakyat.
Mahfud menyatakan itu melalui aku Twitter miliknya @mohmahfudmd. Menurutnya terdapat konteks teori dan fakta terkait konstitusi bisa dilanggar dengan alasan keselamatan rakyat.
"Untuk menyelamatkan rakyat konstitusi bisa dilanggar. Konstitusi tentu tak boleh dilanggar. Tapu itu ada konteks teori dan faktanya loh," cuitnya seperti dikutip pada Sabtu, 20 Maret 2021.
"Untuk keselamatan rakyat konstitusi bisa dilanggar. Tapi itu ada teori dan buku babonnya serta selalu terjadi di dunia. Pelajarilah ide dan fakta konstitusi. Bertahun-tahun saya ngajar itu di banyak kampus,"
Baca Juga: Dapat Tekanan Internasional, Militer Myanmar Tetap Bunuh Pendemo Pro Demokrasi
Menanggapi hal ini, Fahri Hamzah ternganga dengan pernyataan Mahfud MD tersebut. Apalagi setelah menyaksikan penjelasan terkait hal ini yang disampaikan Mahfud MD di Kompas TV pada Jum'at malam, 19 Maret 2021.
Fahri melontarkan kritiknya terhadap Mahfud MD melalui akun twitternya @Fahrihamzah. Menurut Fahri penjelasan Mahfud agak aneh karena pergantian keluasaan di tengah jalan dijadikan contoh.
"Saya sudah nonton utuh penjelasan prof @mohmahfudmd di @KompasTV dan contoh yang beliau pakai untuk menjelaskan prinsip #SalusPopuliSupremaLexEsto adalah revolusi dan bencana alam," cuit Fahri.
Baca Juga: Ini Yang Harus Dilakukan Jika Kesulitan Daftar Program Kartu Prakerja dan BSU BPJS Ketenagakerjaan
Andai pun pernyataan beliau muncul di ruang kelas, sambung Fahri, tetap saja ada bias. Sebab selalu ada saja pemimpin yang memanfaatkan alasan demi keselamatan rakyat.
"Sejak Cicero, sampai kaum #Machiavellian, selalu ada yang ingin “memudahkan” pemimpin memanfaatkan alasan “keselamatan rakyat” sebagai pembolehan tindakan sepihak eksekutif. Ini penyakit," tandasnya.
Fahri berpendapat konstitusionalisme lahir karena keadaan tersebut. Kekuasaan yang sering cenderung dominan dan memanfaatkan keadaan darurat harus dibatasi dengan konstitusi, bahkan dalam zaman kerajaan.
"Konstitusi adalah jaminan keselamatan rakyat dari kecenderungan kekuasaan absolut yang menyimpang. Menganggap pemimpin akan selalu punya niat baik karena itu ia diperbolehkan melanggar hukum adalah ganjil dan dangkal. Ini juga mula dari ideologi fasis," terangnya.
Baca Juga: Daftar Link Lengkap Cek Online Nama Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Maret 2021
Dalam Paham konstitusionalisme justru Situasi darurat dan bencana harus diantisipasi oleh hukum. Konstitusi wajib membatasi kemungkinan ekstensi keluasaan eksekutif dengan melanggar hukum apapun keadaanya.
"Perpu misalnya, sebagai UU sepihak, tapi dibatasi oleh persetujuan DPR. Adapun terkait revolusi atau kehendak rakyat untuk menurunkan kekuasaan di tengah jalan tidak termasuk peristiwa yang dapat dijadikan argumen keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Revolusi tidak terkait keselamatan rakyat," pungkasnya.***
