Network
MEDIA PAKUAN-Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB total terhadap seluruh kabupaten dan kota di Jawa dan Bali.
Bahkan Said Abdullah menyarankan PSBB tersebut diberlakukan dari 11 Januari sampai 31 Januari 2021 nanti.
Menurutnya, pemberlakuan kebijakan PSBB total tidak bisa ditunda lagi mengingat grafik penyebaran Covid-19 yang menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir.
"Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total, maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," ujar Said, Kamis, 7 Januari 2021.
Baca Juga: Terima Gerobak Usaha, Ibu Witarsih Siap Memulai Usaha Kecilnya Demi Keluarga
Dia mendukung penuh penganggaran dana untuk kebutuhan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin ditanggung pemerintah.
Dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB total nanti.
"Badan Anggaran DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," kata Said sebagaimana disadur dari Antaranews.com.
Meski demikian, untuk aktivitas yang bersifat strategis seperti distribusi bahan makanan, tempat belanja, pekerjaan konstruksi dan suplai energi, serta pekerjaan medis, masih diperbolehkan beroperasi.
