Network
MEDIA PAKUAN - Mengingat beberapa negara kembali menyatakan lockdown, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah untuk mengantisipasikan hal tersebut dengan meminta kepada pemerintah untuk memperketat Protokol Kesehatan.
"Kita tahu dua, tiga hari yang lalu Bangkok 'lockdown', Tokyo dinyatakan dalam keadaan darurat, London juga 'lockdown', kemudian di seluruh Inggris juga di 'lockdown' karena penyebaran COVID-19 yang sangat eksponensial,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas Melalui Video Conference dengan Topik Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara Jakarta, Rabu 6 Januari 2021.
Baca Juga: Digergaji! Polisi Tindak Tegas Pelanggar Lalu Lintas dan Motor Knalpot Bodong di Sukabumi
Selain itu, Jokowi juga memastikan terkait dosis yang telah disediakan kini tersedia sebanyak 329,5 juta vaksin COVID-19 yang bersumber dari berbagai produsen.
"Juga perlu saya sampaikan mengenai jumlah dosis vaksin yang telah kita pesan, yang 'firm order' dari Sinovac itu 3 juta plus 122,5 juta (dosis), kemudian dari Novavax 50 juta, dari Covax GAVI 54 juta, AstraZeneca 50 juta, dari Pfizer 50 juta vaksin artinya jumlah total yang 'firm order' 329,5 juta vaksin," kata Presiden.
Belakangan ini, Jokowi mendapatkan informasi terkait kurangnya disiplin protokol kesehatan di kalangan masyarakat sehingga mengkhawatirkan terjadinya kembali penularan yang tidak wajar.
Baca Juga: Sabar! Pekan Depan Proses Vaksinasi, Nakes, Pelayan Publik, dan Lansia Harus Penuhi Target Pertama
"Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang, oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena survei-nya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun," ujarnya.
Presiden juga mengatakan strategi Indonesia dalam menghadapi pandemi virus covid-19 ini masih dengan langkah yang sama, pertama mengatasi kesehatan, kedua masalah perlindungan sosial dan menjadi fokus perhatian, dan yang ketiga masalah berkaitan dengan pemulihan ekonomi.
"Kunci bagi pemulihan ekonomi, kuncinya adalah bagaimana kita bisa bekerja keras dalam rangka bisa menghentikan dan mengendalikan COVID-19," tutur-nya.
Baca Juga: Athletic Bilbao vs Barcelona : Kesempatan Raih Tiga Besar Klasemen Liga Spanyol
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan rapat sebagai topik utama yang bertema "Penanganan Pandemi COVID-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi" yang dihadiri oleh para menteri kabinet dan para gubernur melalui video conference.
Sebanyak 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Tiongkok yang disebut Sinovac kini telah tiba di Indonesia dengan dua kali pengiriman. Pengiriman pertama sebanyak 1,2 juta dosis pada 6 Desember 2020 dan 1,8 juta dosis pada 31 Desember 2020 dan telah didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.
Sedangkan Novavax yang merupakan vaksin buatan Amerika Serikat-Kanada, kemudian AstraZeneca merupakan produsen dari Inggris dan Pfizer adalah vaksin dari perusahaan farmasi gabungan Jerman dan Amerika Serikat.
Baca Juga: Athletic Bilbao vs Barcelona : Kesempatan Raih Tiga Besar Klasemen Liga Spanyol
Sementara Covax Gavi tercipta dari kerjasama multiateral antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Aliansi Vaksin Dunia (GAVI) untuk membuat vaksin ke 171 negara dengan menyediakan 2 miliar vaksin hingga akhir 2021.
"Pengaturannya akan dilakukan oleh menteri kesehatan, oleh sebab itu saya minta kesiapan-kesiapan kita dalam rangka menuju vaksinasi itu agar dicek dan dikontrol oleh para gubernur," tambah Presiden.
Jokowi juga meminta agar para menteri dan gubernur harus lebih keras lagi demi menjalankan program 3T dan 3M di lapangan.
Baca Juga: Sergio Ramos Tolak Perpanjang Kontrak dengan Real Madrid, Mau Kemana?
"Sekali lagi di lapangan, karena dari survei yang kita lakukan saat ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan di masyarakat berkurang, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ini berkurang. Oleh sebab itu saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali masalah kedisiplinan protokol kesehatan karena surveinya tadi memang disiplin terhadap protokol kesehatan menurun," tegas Presiden.***
