MEDIA PAKUAN - Pemilu serentak 2024 kurang dari sebulan, geopolitik pilres semakin memanas.
Para paslon capres dan cawapres berkontenstasi untuk merebut suara rakyat di pemilu 2024, adu gagas dari ketiga paslon menjadi kampanye untuk merebut hati rakyat.
Dalam kontestasi pilpres ini banyak diantara para paslon yang melakukan kecurang untuk meraup suara rakyat demi mencapai kemenangan.
Baru-baru ini beredar dimedia sosial video yang memperlihatkan Presiden Jokowi diduga melalukan bagi-bagi sembako ditengah panasnya kontestasi pilpres dan untuk memenangkan putra sulungnya melenggang ke istana sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.
Baca Juga: Urus Proses Naturalisasi, Erick Thohir Berharap Maarten Paes Segera Perkuat Timnas Indonesia
Terlebih Ketua Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo - Gibran, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian dari Joko Widodo.
Ironis bantuan tersebut diduga ditandai dengan selembaran surat sebagai bukti kontrak untuk memilih paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran.
Dalam narasi video tersebut menyebutkan " WARGA DI JAKARTA DIPAKSA TEKEN KONTRAK UNTUK PILIH PRABOWO - GIBRAN DEMI DAPAT BANSOS DARI ISTANA" .Video menjadi viral dan ditonton hampir 135.879 K.
Baca Juga: 24 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir hingga Senin Pagi
Seperti diketahui, Politisi PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkhas menanggapi tudingan tersebut terkait soal politisasi bantuan sosial atau bansos, ia mengatakan "Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin, semakin bagus," ujar Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024. dikutip Antara , (9/1/2023).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional pun tak banyak berkomentar soal rencana Komisi VI DPR RI yang akan memanggilnya perihal dugaan politisasi bansos ini. Ia mengaku senang membahas tudingan itu bersama DPR. "Semakin dipanggil, semakin bagus," kata dia.
Adapun dugaan politisasi bansos bermula dari kampanye Zulhas untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024 di Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa, 26 Desember 2023 lalu. ***