MEDIA PAKUAN - Kisruh di tubuh Partai Demokrat nampaknya semakin memanas dari hari ke hari, terlebih setelah KSP Moeldoko menyatakan sikapnya terkait hasil konferensi luar biasa (KLB) Demokrat.
AHY pun akhirnya menanggapi pernyataan Moeldoko tersebut dengan melakukan konferensi pers Senin, 29 Maret 2021 kemarin.
Baca Juga: Makin Kejam! Demonstran Anti Kudeta Dibakar Hidup-Hidup oleh Junta Militer Myanmar
AHY menyampaikan kondisi Partai Demokrat saat ini, bahwa menurutnya semua kader pengurus partai mulai dari tingkat nasional hingga daerah solid dibawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
"Saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini, saya akan melaporkan perkembangan situasi di tubuh partai Demokrat pada seluruh kader, simpatisan juga kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar AHY dilansir dari Instagram @pdemokrat, Selasa, 30 Maret 2021.
Menurutnya, konferensi pers dilakukan sebagai bentuk keterbukaan partai Demokrat kepada publik.
"Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik, karena pada dasarnya partai Demokrat adalah partai yang terbuka tidak ada yang kami sembunyikan, apalagi berdalih tapi lantas merampok, merampas, dan membegal partai yang sah diakui oleh pemerintah," tutur AHY kembali.
Baca Juga: Tuai Polemik Sejak Awal, Kartu Prakerja disebut Anggota DPR Berpotensi Timbulkan Moral Hazard
Dalam konferensi pers tersebut, dirinya juga menyampaikan bahwa seluruh pengurus kader partai solid dibawah kepemimpinannya.
"Kami melaporkan alhamdulillah partai Demokrat solid dibawah kepemimpinan AHY," tutur AHY dengan lantang menegaskan.
Selanjutnya, ia juga menuturkan, bahwa semua lini dari tingkat nasional hingga ke ranting semakin berani dan siap memperjuangkan kedaulatan partai Demokrat.
"Artinya seluruh kader juga semakin kompak, semakin berani, dan semakin siap melawan siapapun yang mengancam dan merebut apa yang kami miliki," katanya kembali.
Tak lupa dalam kesempatan itu AHY menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader yang setia juga para pejabat pemerintah yang telah memberikan ruang kepada partai Demokrat untuk berkomunikasi, seperti Kemenkopolhukam, Kementerian Hukum dan HAM, serta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menerima laporan terkait kekisruhan di tubuh Partai Demokrat saat ini.***