MEDIA PAKUAN - Dalam waktu dekat ini pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak satu hingga 1,5 juta ton. Kebijakan ini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor satu juta ton beras dilakukan untuk menjaga cadangan pangan menjelang hari besar keagamaan agar harga tetap terkendali.
Baca Juga: Innalillahi! Maestro Musik Klasik Trisutji Kamal Tutup Usia, Begini Fakta Penyebabnya
Menanggapi hal ini, politikus partai Golkar Firman Soebagyo mengungkapkan pendapat dan pandangannya bahwa yang disampaikan oleh Pemerintah masuk akal dan benar.
Menurutnya dalam UU pangan maupun UU Cipta Kerja tentang impor pangan masih diperbolehkan guna memenuhi stok pangan nasional agar tidak terjadi kekosongan dan harga pasar tinggi.
"Jadi impor ini untuk memenuhi cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar," ujarnya seperti dikutip dari situs DPR pada Minggu, 21 Maret 2021.
Baca Juga: Marak Bisnis Prostitusi Online, MiChat dan WhatsApp Paling Banyak Digunakan Mucikari
Langkah pemerintah ini penting, sambung Forman, karena data stok pangan yang disampaikan Bulog belum bisa dipastikan.
"Serapan sampai bulan April masih dalam bentuk harapan panen akan datang dan ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak," tuturnya.
Terlebih lagi, stok Bulog saat ini sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH bulog.
Baca Juga: Cair Awal April 2021, Cek Penerima BST Bansos Kemensos Rp300 RIbu di dtks.kemensos.go.id
Anggota Komisi IV DPR RI ini mengatakan, waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tahu persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak.
"Saya meyakini bahwa stok beras dimiliki Bulog itu keberadaan di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada kan belum dijelaskan oleh Bulog," katanya.
Ia menegaskan ketersediaan pangan menjadi hal penting, karena penduduk Indonesia jumlahnya 270 juta lebih dan harus ada jaminan pangan yang tidak boleh diabaikan.
Baca Juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto: Bioskop Sudah Bisa Dibuka untuk Umum
Mengingat menjamin ketersediaan adalah amanat konstitusi, bahwa pangan harus tersedia oleh nagara. Dan pangan adalah hak asasi manusia.
"Ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi devisit pasokan di masyarakat," tandasnya.***