MEDIA PAKUAN - Isu pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU Subsidi Gaji termin 3 Februari 2021 banyak beredar di dunia maya.
BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan adalah program dari pemerintah yang diamanatkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk disalurkan.
Selanjutnya Kemnaker salurkan BLT Subsidi Gaji kepada para pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Refly Harun Komentari UU ITE: Tidak Jelas Ukuran-ukurannya, Jokowi Minta DPR Tinjau Kembali
Adanya BLT BPJS ini bisa menolong para pekerja terdampak, agar bisa membeli keperluan sehari-hari mereka.
Namun, BSU Subsidi Gaji hanya untuk para pekerja atau buruh yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta saja.
Baru-baru ini, banyak beredar isu tentang pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan di dunia maya.
Maka kalian jangan sampai terkecoh dengan informasi tersebut, karena sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pernah memberitahukan keberlangsungan BSU di 2021.
Dilansir Media Pakuan dari laman Antara News pada 19 Februari 2021, Ida mengungkapkan, belum ada anggaran untuk BLT BPJS di 2021.
"Sampai saat ini, tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk subsidi gaji di APBN 2021," ungkap Menaker itu.
Tapi, BLT BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan kembali jika, kondisi perekonomian Indonesia belum pulih kembali.
Selain Menaker, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani juga pernah menyampaikan ketidakpastian BSU Di 2021.
Sri ketika menyampaikan laporan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021, tidak menyebutkan adanya BLT BPJS.
Namun, Sri malah menyebutkan adanya beberapa bantuan sosial yang disalurkan kembali di 2021. Ini Daftarnya:
1. PKH untuk 10 Juta KPM,
2. Kartu Sembako,
Baca Juga: Pasha Berpamitan, Ungu Exsis Kembali, Inilah Bocoran Single Perdananya
3. Kartu Pra Kerja,
4. BLT Dana Desa,
5. Bansos tunai untuk 10 juta KPM,
6. Subsidi Kuota PJJ,
7. Bantuan token listrik PLN,
8. BLT UMKM.
Baca Juga: Jadwal Acara TV Hari Ini, Jumat 19 Februari 2021 Ada ANTV, INDOSIAR, dan MNCTV
Belum pastinya penyaluran BLT BPJS di 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beritahukan penggantinya.
Kemnaker akan menyalurkan kembali program kartu prakerja di 2021, yaitu berlanjut ke gelombang 12.
Kartu Prakerja ini sudah terdata dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Baca Juga: Review Mobil yang Dapat Bersaing dengan Perusahaan Besar, Inilah Maserati Quattroporte 2021
Selain itu, anggarannya pun sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021, yakni sebesar Rp20 triliun.
Di tahun lalu, kartu prakerja merupakan program pemerintah dalam memberikan pelatihan gratis kepada masyarakat.
Sedikit berbeda dengan tahun lalu, di 2021 ini penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif khusus.
Baca Juga: Nissan Lakukan Perubahan Bertahun-tahun demi Rogue Sport tetap Kompetitif
Setiap penerima program kartu prakerja, mereka akan mendapat insentif sebesar Rp3,55 juta.
Rinciannya diantaranya Rp600 ribu akan diberikan setiap bulan selama 4 bulan, jadi totalnya Rp2,4 juta.
Selanjutnya, Rp1 juta untuk biaya pelatihan dan Rp150 ribu biaya survei.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Ini, Jumat 19 Februari 2021 Ada Sinetron Ikatan Cinta, dan Amanah Wali
Seperti yang diinformasikan sebelumnya, Ida pernah juga mengatakan ketidakpastian penyaluran BSU.
“Untuk tahun anggaran APBN 2021, kami memang belum menerima perintah untuk menyalurkan kembali program BSU. Kami sudah punya hasil evaluasi yang akan kami berikan dan dikoordinasikan dengan Kemenko Perekonomian," ujar Ida.
Jika kondisi perekonomian kita belum normal kembali, saya kira diskusi tentang Program BSU ini kita bisa pertimbangkan untuk bisa dilakukan kembali pada tahun 2021," tambahnya.
Baca Juga: 6 Shio yang Diprediksi Bakalan Hoki Hari Ini, Jumat 19 Februari 2021
Walaupun proses rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah dilakukan Kemnaker, tapi belum ada kepastian.
“Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan, maka akan kita mintakan kembali ke perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali,” ucap Ida.
Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta belum lama ini, penyaluran di 2020 lalu baru mencapai 98,91 persen.
Baca Juga: Jadwal TV Nasional, Jumat 19 Februari 2021 Ada TV ONE, GTV, TRANS7, dan TRANSTV
BLT BPJS ini disalurkan baru mencapai dua termin, yang dimana setiap terminnya ditarget 12,4 juta pekerja.
Akan tetapi, pada pemberian termin 1, baru tersalurkan ke 12,29 juta pekerja dengan anggaran 14,75 triliun.
Beda tipis dengan termin 2 yang baru tersalurkan ke 12,24 pekerja dengan anggaran Rp14,69 triliun.
Jika dilihat dari total keseluruhan hasil penyaluran BLT BPJS, masih ada 200 ribuan lagi pekerja yang belum dapat.
Sayangnya permasalahan tersebut tidak tuntas, karena tahun anggaran 2020 sudah berakhir.
"Dalam menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas karena akhir Desember 2020 seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan," tutur Menaker itu.
Jika penyaluran BSU sudah kembali disalurkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jamin tidak ada anggaran yang terselip di Kemnaker.
Baca Juga: Kota Sukabumi Diprediksi akan Terjadi Hujan pada siang Hari, Warga Dihimbau Hati-hati
“Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas Negara,” tegasnya.
Itulah beberapa fakta yang sudah Media Pakuan lansir dari berbagai referensi resmi.
Ingat! kalian jangan termakan berita hoax atau tidak pasti kebenarannya, sebaiknya baca lebih teliti.***