MEDIA PAKUAN-Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung Wanadri menyerahkan cetak biru usulan pengelolaan taman buru kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya.
Pengelolaan taman buru yang diusulkan Wanadri seluas 12.500 hektar di Gunung Masigit Kareumbi, Bandung, Jawa Barat.
Taman buru Kareumbi adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat diselenggarakan perburuan satwa buru secara teratur di Jawa Barat.
Baca Juga: JAKI Mempermudah Pelayanan Online, Anies Baswedan : Bisa Mengetahui Penyaluran BST
Ketua Wanadri Rafi Respati mengatakan, usulan pengelolaan taman buru dimaksudkan agar kawasan hutan yang telah ditetapkan menjadi taman buru dapat lebih baik.
Menurutnya pengelolaan saat ini belum secara utuh berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Kesalahan dalam pengelolaan taman buru bisa jadi pintu kepunahan satwa," ujarnya seperti dikutip dari situs KLHK pada Senin, 1 Februari 2021.
Lebih lanjut Rafi menjelaskan, salah satu kegiatan yang sedang berjalan adalah kegiatan penangkaran Rusa Timor.
Penangkaran Rusa Timor diyakini dapat mendukung kedaulatan pangan.
Selain itu dengan semakin baiknya pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi, Wanadri berharap dapat berkembang pula wisata alam disana.
Baca Juga: Begini yang Dialami Pelaku Usaha di Bali Dampak Diberlakukan PPKM
"Kami dengan Balai Besar KSDA Jawa Barat telah bekerja sama dalam pengelolaan Taman Buru Masigit Kareumbi. Hingga saat ini kita sudah masuk PKS yang ketiga, sejak dimulai tahun 2007," terangnya.
Selain itu, Ia juga menyampaikan rehabilitasi mangrove di wilayah Ciageng, Pamanukan, seiring adanya tingkat abrasi tinggi yang mengancam usaha petani tambak disana.
"Kami berencana membuat aplikasi peta jalur pendakian gunung di seluruh Indonesia yang dapat diakses oleh para pendaki, dan terintegrasi dengan KLHK," tambahnya.
Menanggapi hal itu, Siti Nurbaya berkomitmen akan segera diwujudkan usulan Wanadri.
Agar program tersebut menjadi model keberhasilan pengelolaan taman buru secara kolaboratif di seluruh Indonesia.
"Ini langsung saja dipersiapkan menjadi contoh, jadi ketahuan kebutuhan persisnya dan harus seperti apa nantinya, jadi kita tahu bentuknya bagaimana, sambil dilakukan penataan regulasinya," katanya.
Baca Juga: Mensesneg Serahkan SK CPNS kepada 60 Pegawai Setneg
Siti Nurbaya mengungkapkan, pihaknya telah lama memikirkan taman buru tersebut, karena merupakan bagian penting strategi ekowisata.
"Kami mengapresiasi Organisasi Wanadri yang telah lama terlibat secara aktif dalam upaya konservasi dan rehabilitasi hutan khususnya di Provinsi Jawa Barat," tuturnya.
Kemudian Siti menjelaskan, rehabilitasi mangrove merupakan program KLHK yang saat ini gencar dilakukan, salah satunya melalui padat karya penanaman mangrove.
Keberhasilan rehabilitasi mangrove disebutnya akan mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.
Ia meminta agar rehabilitasi mangrove di Subang Jawa Barat dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan sistem knowledge management mangrove tingkat tapak hingga bernilai karbon.
"KLHK sedang mengembangkan sistem credit carbon terutama untuk rakyat sejalan dengan upaya pemahaman dan pelaksanaannya nanti bersama masyarakat," ujarnya.
Menanggapi rencana Wanadri terkait aplikasi digital peta jalur pendakian, Siti Nurbaya menyambut baik inisiatif tersebut.
Sebab menurutnya, melalui aplikasi digital peta jalur pendakian akan membentuk pendaki-pendaki gunung yang bertanggung jawab.
Baca Juga: Harga Kedelai di Pasar Dunia Naik, Kemendag Pasang Strategi
Sehingga aktivitas pendakian gunung tidak lagi menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, termasuk kebakaran hutan.
"Jangan sampai terjadi kebekaran hutan di Jawa seperti beberapa waktu lalu. Itu terdeteksi penyebabnya karena pendakian yang secara ilegal," pungkasnya.***