MEDIA PAKUAN-Wabah pandemi COVID 19 ternyata sangat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Bahkan sejumlah pengamat ekonomi tanah air menilai upaya pemulihan perekonomian bisa dilakukan secepatnya. Apabila pemerintah serius untuk menahan terus bertambahnya penyebaran COVID 19.
Mereka menilai penanganan COVID 19 di tengah masyarakat harus dilakukan secepatnya. Dan langkah tersebut dinilai sangat mendesak untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat.
Dan langkah-langkah telah dilakukan Pemerintah. Tidak hanyab pemberian stimulus ekonomi kepada masyarakat secara terpadu. Tapi diyakini tepat sasaran.
Baca Juga: Pasien Covid 19 Membludak! GOR Merdeka dan Gd Djuang Kota Sukabumi Dipakai Ruangan Isolasi Corona?
Ekonom tanah air, Arianto yang langsir Antara beberapa waktu lalu mengatakan pemulihan perekonomian hanya bisa dilakukan pemerintah seiring langkah serius untuk menahan laju penyebaran COVID 19.
Hal senada diungkapkan pengamat ekonomi lainnya. Bahkan Faisal Basri sebelumnya sempat menyarankan agar pemerintah selayaknya memprioritaskan agenda utama.
Yakni pemulihan ekonomi dengan penanganan COVID 19 secepatnya. "Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi akan lebih lancar pada tahun 2021," katanya.
Sementara itu, pemerintah telah bergerak menggelontorkan bantuan kepada masyarakat. Apalagi langkah tersebut dilakukan untuk menjaga semangat masyarakat.
Baca Juga: Gawat! Warga Kota Sukabumi Meninggal Karena Covid 19 Terus Bertambah, Ruangan Isolasi Penuh Sesak
Terutama patut dijaga oleh masyarakat adalah tetap semangat dan tetap produktif berkarya dan bekerja selama pandemi. Sampai pada saatnya nanti, siapkan diri untuk divaksin sebagai upaya melindungi diri, orang tersayang, dan melindungi negeri.
Langkah ini perlu dijalankan bersama demi mewujudkan kesehatan pulih dan ekonomi yang bangkit.
Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Aji Erlangga mengatakan, serapan bantuan pemerintah tergolong baik. Pemerintah menjamin distribusi tepat sasaran.
Dia optimistis Program Bantuan Presiden (Banpres) untuk UMKM tahap satu dan dua dapat menjangkau 12 juta pelaku usaha mikro pada akhir tahun.
Baca Juga: Dinyatakan Positif Covid 19, Gubernur DKI Jakata Anies Baswedan Ungkapkan Penyebabnya
Bahkan kata Aji Erlangga beberapa waktu lalu realisasi Program Banpres UMKM hingga saat ini sudah mencapai 79,61 persen dari total 100 persen. "Ditargetkan selesai pada 31 Desember 2020 dapat seluruhnya direalisasikan, ” ujar Aji Erlangga.
Bahkan bantuan Presiden untuk sektor UMKM turut juga dihelontorlan. Bantuan bertujuan memberikan stimulus modal bagi para pelaku usaha mikro agar usaha dan bisnis terus berjalan di tengah pandemi dan membantu mengurangi angka kemiskinan maupun pengangguran.
"Presiden Joko Widodo berharap pelaku UMKM bisa bertahan dan tidak terimbas pandemi COVID-19. Melalui Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro,”katanya.
Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan menurut survei Asian Development Bank (ADB), BPUM paling tepat dan paling dibutuhkan oleh UMKM karena pendapatan sektor itu banyak yang turun.
Program ini cepat terserap dengan dukungan perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), koperasi, pemda, dan Kementerian/Lembaga (K/L) yang melakukan pendampingan.
Baca Juga: Kena Juga! Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Positif Covid 19 Tanpa Gejala
Menteri BUMN Erick Thohir belum. Lama. Ini mengatakan pemulihan UMKM menjadi kunci sukses dalam rangka pemulihan serta memulai kembali perekonomian nasional.
Dalam rangka melakukan restart perekonomian, pemulihan aktivitas UMKM, kata Erick Thohir kunci suksesnya pemulihan ekonomi. UU Ciptaker memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan perizinan tunggal serta prioritas produk atau jasa koperasi.
"Dan UMKM minimal 40 persen dalam pengadaan barang serta jasa pemerintah,” tutur Erick
Menurut Erick, Kementerian BUMN melakukan hal yang sama dengan menerapkan sistem Pasar Digital (PaDi) UMKM. PaDi UMKM merupakan platform digital guna mempertemukan UMKM dengan BUMN.
Baca Juga: Penderita Covid 19 Alami Kerontokan Gigi secara Mendadak, Diduga Akibat Peradangan Gusi
“Diharapkan dengan bergabungnya UMKM dalam ekosistem ini, pelaku UMKM dapat memperluas jaringan UMKM secara daring atau online, "katanya.
Sehingga langkah tersebut, kata Erick, mampu meningkatkan transaksi penjualan, dan memiliki suatu pengalaman dalam memasuki dunia transaksi digital.
" Dan yang lebih penting mampu memperluas akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan dukungan modal kerja," katanya.
Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) , Ajib Hamdani mengatakan perekonomian Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sudah mengarah ke dalam tren positif.
Baca Juga: Hore! Tenaga Pendidik yang Terdampak Covid 19 akan Dapat BLT Guru Honorer Rp1,8 Juta, Berikut Syarat
“Memang betul terjadi perlambatan ekonomi, tapi tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena tren kita masuk dalam positif,” katanya
Apalagi, kata Ajib fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat karena ditopang oleh jumlah penduduk yang tinggi. Indonesia mempunyai penduduk lebih dari 260 juta orang, keempat terbesar dunia.
“Makanya tidak heran ketika pada bulan Mei kemarin Morgan Stanley mengeluarkan rilis bahwa Indonesia adalah termasuk negara nomor dua yang akan kembali rebound (pulih) ekonomi lebih cepat setelah China,” katanya.
Ajib.
Bahkan dia mengutip penyataan Morgan Stanley, perekonomian Indonesia pada 2021 mendatang bakal berada di kisaran 3 persen sampai 4 persen.
Baca Juga: Patuhi Prokes Covid-19, Semua Saksi Paslon Pilkada Solo Dirapid Test
Sementara itu, Realisasi anggaran PEN per 2 November secara kumulatif sudah mencapai Rp366,86 triliun. Realisasi tersebut mencapai 52,8 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.
Berdasarkan catatan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), penyaluran program PEN terbesar berasal dari sektor perlindungan sosial yang memiliki pagu anggaran Rp203,9 triliun. Realisasi penyaluran dari sektor tersebut telah mencapai Rp176,38 triliun atau tersalurkan 86,51 persen dari total anggaran.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan serapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional pada kuartal IV 2020 mencapai di atas 95 persen.
Menurut Airlangga, serapan anggaran untuk program PEN dapat berkontribusi memulihkan pertumbuhan ekonomi yang kini masih kontraksi, melalui konsumsi dan belanja pemerintah. Saat ini, konsumsi dan belanja pemerintah baru mencapai 9,76 persen.
Baca Juga: Kasus COVID-19 Bertambah, Wali Kota Sukabumi Angkat Bicara
Komite Penanganan COVID 19 akan memprioritaskan penciptaan rasa aman dan sehat di masyarakat guna mencegah terjadinya resesi pada kuartal III 2020. Jika dua hal itu dapat dicapai, kepercayaan pasar akan kembali.
Ekonom senior, Raden Pardede mengatakan prioritas sekarang dari sisi ekonomi tahun ini bagaimana mencegah resesi.
Raden Pardede yang juga Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional mengatakan pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 2,97 persen, sedangkan pada kuartal II diperkirakan negatif atau mengalami kontraksi.
Secara teknikal jika kuartal III dan IV pertumbuhan negatif, kata dia maka Indonesia mengalami resesi. Jika itu juga terjadi hingga 2021 maka mengalami depresi.
“Jadi jangan berpretensi pusat hanya perhatian ke ekonomi saja, tidak. Ini berupaya bagaimana memastikan kesehatan berjalan dan mata pencaharian kehidupan juga berjalan. Tidak bisa lockdown dalam jangka lama,” tuturnya.
Baca Juga: Luar Biasa! Canada Akan Menyetujui Vaksin Covid-19, Pfizer
Langkah maksimum yang bisa dilakukan dalam situasi sekarang ini yakni melakukan Tes, Lacak, Isolasi (TLI), sehingga akan menjadi fokus dalam beberapa bulan ke depan. Komite Penanganan COVID 19 akan meningkatkan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) dan melacak mereka yang terinfeksi SARS-CoV-2.
Upaya tersebut agar membuat angka positive rate COVID 19 harus di bawah lima persen sesuai yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), sekaligus mencegah terjadinya resesi di kuartal III dan IV 2020.
Oleh karena itu, menurut dia, belanja pemerintah sebesar Rp690 triliun lebih akan dilihat satu per satu dan untuk berbelanja dua hal. Pertama belanja sosial dan kedua program padat karya.
Baca Juga: Perketat! Polres Sukabumi Kota Perkuat Antisipasi Wabah Pandemi Covid 19 Jelang Pencoblosan Pilkada
“Di samping tentunya belanja utama Rp87,5 triliun untuk kesehatan, mendapatkan rasa aman dan sehat,” ujar Raden Pardede.***