Network
Pemerintah juga tidak segan-segan mendeportasi mereka, seperti yang dilakukan terhadap sejumlah misionaris Islam dari Afghanistan sepanjang 1988.
Rezim komunis Rahmon juga menerapkan sejumlah pembatasan ekstra-judisial. Misal, walikota Dushanbe melarang penggunaan pengeras suara untuk menyuarakan adzan di masjid-masjid.
Terdapat juga laporan, menurut Departemen Luar Negeri AS, larangan bagi anggota Partai Kebangkitan Islam (IRP) memasuki dan berbicara di masjid-masjid. Terutama pada shalat Jumat.
Baca Juga: Tumbangkan Tajikistan,Jordan Pastikan Lolos Kedalam Babak Semifinal AFC Asian Cup Qatar 2023
Pelarangan ini memang tidak berlaku bagi semua wilayah provinsi dan distrik, tapi terdapat kecenderungan diterapkan di seluruh negeri. Larangan ini lebih merefleksikan sentimen politis ketimbang perbedaan dalam agama Islam.
Di Isfara, dipicu tuduhan bahwa sejumlah sekolah swasta dikelola separatis Uzbek, pemerintah melarang penggunaan bahasa Arab di sekolah-sekolah yang tidak dikelola pemerintah.
Padahal, tidak ada dampak politik apa pun dalam penerapan bahasa Arab di sekolah-sekolah.
Kalender nasional Tajikistan juga tidak memberi warna merah pada dua hari besar umat Islam; Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, pemerintah kerap kali mengumumkannya sebagai Hari Libur Nasional.
Kekhawatiran akan infiltrasi Islam dari luar, terutama dari Afghanistan dan Arab Saudi, membuat rezim Rahmon merasa perlu membatasi rakyatnya menunaikan ibadah haji.
Baca Juga: Dituduh Sembunyikan Pesawat, Taliban Ancam Tajikistan dan Uzbekistan dengan Konsekuensi Berat
