Network
MEDIA PAKUAN - Empat dari lima kandidat utama dalam pemilihan presiden Filipina yang akan digelar 9 Mei mendatang, menentang kebijakan presiden saat ini yakni Rodrigo Duterte, yang dianggap terlalu pro-Beijing.
Duterte mengurangi ketegangan dengan Beijing dan mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag, yang menyebut klaim China hingga 90 persen Laut China Selatan tanpa dasar hukum.
Filipina bersama dengan Vietnam, Brunei, Malaysia, Taiwan, menentang klaim teritorial China. Sementara Indonesia berada pada tingkat lebih rendah dalam penentangannya.
Baca Juga: Panas, China Sebut AS sebagai Pelanggar HAM Terbesar di Dunia Pasca Dituduh Menindas Orang Uyghur
Kapal perang AS terus melakukan patroli rutin di dekat pos-pos militer ini, untuk menekan ekspansi China.
Sementara itu Wakil Presiden Filipina saat ini Leni Robredo mengatakan bahwa jika dia menang pemilihan, akan membentuk koalisi negara-negara melawan aksi militer China di perairan yang disengketakan.
Senator Panfilo Lacson memandang Filipina harus memperkuat aliansinya dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, Uni Eropa dan pemerintah lain dengan angkatan bersenjata yang kuat.
Sebaliknya Duterte mengumumkan untuk menjaga jarak dari sekutunya AS. Pada akhir Juli 2021, ia membatalkan Perjanjian Pasukan Kunjungan yang memungkinkan pasukan AS ditempatkan di Filipina.
Baca Juga: Cegah Pesawat Asing Menyusup, Hungaria Tingkatkan Patroli Udara: Angkatan Udara Disiagakan
