Pasca Tangguhkan Parlemen, Presiden Tunisia Kais Saied Bubarkan Dewan Kehakiman Tinggi: Langkah Kontroversial

- 6 Februari 2022, 20:42 WIB
Presiden Tunisia kais Saied
Presiden Tunisia kais Saied /Instagram.com/@kais_saied_president
 
MEDIA PAKUAN - Presiden Tunisia Kais Saied kembali melakukan langkah kontroversial.

Setelah pada juli lalu, membubarkan pemerintahan dan menangguhkan parlemen Juli tahun lalu.
 
Kini Saied akan memutuskan untuk membubarkan Dewan Kehakiman Tertinggi, pada pernyataanya, minggu 6 februari 2022.
 
 
 

Dewan Kehakiman Tertinggi yang dibentuk pada tahun 2016 itu adalah sebuah institusi independen dan konstitusional 

Melansir Reuters, 6 februari 2022, keputusannya membubarkan lembaga tersebut, dinilai sebagai langkah kontroversial yang akan menyulut perjuangan peradilan.
 
Baca Juga: Terungkap! Rumah Abu Jahal Penentang Nabi Kini Menjadi Toilet Umum? Berikut Penjelasannya

Saied  kerap melakukan kritik terhadap para hakim yang dia anggap sebagai alat yang menjalankan fungsi negara. Namun pada kenyataannya Saied menilai para hakim bertindak seolah-olah sebagai negara.

Saied juga kerap mengkritisi penundaan putusan pengadilan dalam kasus korupsi dan terorisme.
 
 
Dalam pidatonya di kementerian dalam negeri dia mengatakan dalam dewan ini, jabatan dan pengangkatan dijual menurut loyalitas.
 
"Tempat mereka bukan tempat duduk sekarang, tapi tempat terdakwa berdiri," kata Saied 
 
Baca Juga: Jangan Ditiru! Pasangan Suami Istri Ini Lakukan Hal yang Haram di Depan Jemaah Umroh Lain, Apakah Itu?

Presiden itu mengatakan badan tersebut sudah menjadi bagian dari masa lalu. Dia akan mengeluarkan keputusan sementara, namun belum memberikan informasi rinci terkait keputusan itu.

Bertindak sebagai tirani dengan merebut seluruh kekuasaan pemerintahan dan menolak berdialog dengan partai politik, Saied tengah menghadapi kritik yang luas.
 

Presiden telah memulai konsultasi publik online sebelum merancang konstitusi baru yang katanya akan dimasukkan ke dalam referendum. 
 
Dia tidak membawa para pelaku politik atau tokoh-tokoh sipil ke dalam proses tersebut.

Januari lalu Saied mencabut seluruh hak keuangan bagi anggota dewan di parlemen.*** 

Editor: Ahmad R

Sumber: Reuters


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah