Network
MEDIA PAKUAN - Pengadilan Korea Selatan mengeluarkan dua putusan tentang izin vaksin yang menyebabkan publik menjadi bingung.
Pengadilan mengeluarkan putusan yang sangat bertentangan dengan skema izin vaksin Covid-19. Skema izin vaksin yang mengharuskan pengunjung menunjukkan bukti vaksinasi dan tes negatif PCR untuk mengakses fasilitas publik.
Hal itu terus mendapat kritikan keras dari publik karena melibatkan banyak tuntutan hukum.
Sebelumnya, pemerintah Korea Selatan menangguhkan sistem izin vaksin tersebut di supermarket besar yang berukuran 3.000 meter.
Hal itu dilakukan karena pemerintah menerima permintaan perintah yang diajukan oleh 1.023 orang termasuk dokter.
"Restoran dan kafe memiliki risiko infeksi yang relatif lebih tinggi karena masker tidak dapat dipakai di sana, sementara toko besar dan department store memiliki risiko yang lebih rendah. Membatasi individu yang tidak divaksinasi memasuki fasilitas yang penting untuk kehidupan sehari-hari dipandang sebagai peraturan yang berlebihan," kata pengadilan.
Hal ini juga membuat pemerintah untuk memblokir memberlakukan izin vaksin pada anak-anak berusia 12 hingga 18 tahun, yang akan mulai berlaku pada awal Februari.
Namun, pada hari yang sama, pengadilan administratif lain menolak permintaan penangguhan izin pemberian vaksin di pengecer besar dan department store, yang diajukan oleh partai Revolusi 21, sebuah organisasi politik.
“Langkah itu tidak dapat dilihat sebagai larangan langsung terhadap akses orang yang tidak divaksinasi ke fasilitas, karena mereka diizinkan untuk menyerahkan hasil tes PCR negatif. Juga, karena persyaratan tidak berlaku untuk toko kecil dan pasar tradisional, mereka yang tidak divaksinasi tidak sepenuhnya dilarang. dari membeli kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Dua putusan tersebut yang dikeluarkan oleh pengadilan menimbulkan kebingungan publik.
Hal itu juga menimbulkan keluhan dari warga yang berada di luar ibukota dimana sistem izin vaksin masih wajib digunakan di toko-toko diskon.
Baca Juga: Viral! Perdana Menteri Malaysia Bantu Bayi yang Ditinggalkan Orang Tuanya selama 22 Tahun
"Tampaknya tidak logis bahwa izin vaksin telah dicabut di kota terpadat di negara itu sementara masih berlaku di daerah pedesaan," komentar seorang pengguna internet yang mengaku sebagai penduduk Yangsan, Provinsi Gyeongsang Selatan.
Menyusul kontroversi tersebut, kementerian kesehatan mengatakan akan mengumumkan tindakan karantina tambahan pada hari Senin yang mencerminkan putusan pengadilan.
Tetapi perdebatan sengit tentang mandat vaksin diperkirakan akan berlanjut, karena ada empat tuntutan hukum yang sedang berlangsung terhadap izin vaksin, dengan dua petisi konstitusional, menurut kementerian.***
