MEDIA PAKUAN - Ratusan biksu Buddha melarikan diri dari dua kota besar di Myanmar. Mereka terlihat di antara ribuan pengungsi yang menghindari pertempuran sengit antara militer dan kelompok pemberontak yang menentang kudeta tahun lalu, kata seorang saksi mata.
Pertempuran sengit selama hampir seminggu terjadi di Kota Loikaw di negara bagian Kayah Myanmar timur.
Militer yang merebut kekuasaan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, diprotes massa namun militer membalasnya dengan tindakan keras yang menewaskan lebih dari 1.400 orang. Saat itulah puluhan kelompok pemberontak bermunculan untuk menentang rezim.
Dilansir dari AFP, 16 januari 2022, PBB memperkirakan hampir 90.000 orang telah melarikan diri, sedangkan LSM lokal mengatakan angka pengungsi jauh lebih tinggi yaitu 170.000 orang pengungsi.
"Lebih dari separuh penduduk kotapraja Loikaw telah mengungsi," kata PBB, bahkan para biksu di kota itu melarikan diri saat pertempuran berkecamuk.
"Tidak mungkin bagi kami untuk tinggal di sana," kata seorang biksu Buddha. Dia menambahkan ada sekitar 30 biara yang hingga kini dikosongkan, pemandangan yang tidak biasa di negara di mana mereka dihormati dan kuil dianggap sebagai tempat berlindung yang aman.
Baca Juga: Jutaan Penduduk Yaman Terancam Kelaparan, Serangan Arab Saudi Perburuk Keadaan
"Sulit untuk membuat keputusan untuk pergi, tetapi kami harus melakukannya," lanjut biksu yang tak ingin disebutkan namanya itu.
Di Loikaw pejuang pemberontak telah mengambil alih gereja dan rumah, seorang polisi mengatakan mereka juga menyerang sebuah penjara.
Editor: Siti Andini
Sumber: nnn.ng
Tags
Artikel Pilihan
Terkait
-
Sidang Militer terhadap Aung San Suu Kyi Dilanjutkan, Mantan Pemimpin Myanmar Diberikan Vonis atas Tuduhan Ini
-
Pengadilan Myanmar Tambah Hukuman 4 Tahun Penjara kepada Aung San Suu Kyi
-
Eks Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang Digulingkan Kembali Terima Lima Tuduhan Korupsi
-
Aung San Suu Kyi, Dituduh 16 Kasus Kejahatan Oleh Militer Myanmar, Hukuman Penjara 160 Tahun Menanti
-
Filipina dorong Suu Kyi harus dilibatkan dalam pemulihan demokrasi Myanmar