Network
MEDIA PAKUAN - Perang Afganistan menewaskan puluhan ribu orang dan memaksa jutaan orang menjadi pengungsi.
Dilansir dari the York Time, beberapa pekan setelah kelompok Al Qaidah menyerang AS pada 11 September 2011, Presiden George W Bsuh mengumumkan pasukan AS melancarkan serangan terhadap kelompok teroris dan Taliban di Afghanistan.
Dengan jatuhnya Taliban pada 2001, kesejahteraan para perempuan meningkat drastis, meski peningkatan ini parsial dan rapuh.
Perempuan sekarang memegang posisi sebagai duta besar, menteri, gubernur, anggota polisi, dan pasukan keamanan.
Baca Juga: Taliban Berkuasa, Afganistan Kembali ke masa kegelapan, Inilah Jeritan Para Perempuan
Pada 2003, pemerintahan baru turut mengesahkan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang mengharuskan negara-negara untuk memasukkan kesetaraan gender ke dalam hukum yang berlaku di dalam negeri.
Konstitusi Afghanistan 2004 menyatakan bahwa “warga Afghanistan, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum”.
Sementara itu, sebuah undang-undang pada 2009 diperkenalkan untuk melindungi perempuan dari kawin paksa dan kawin bawah umur, dan kekerasan.
Menurut Human Rights Watch, undang-undang tersebut berdampak pada kenaikan dalam laporan, investigasi, dan - pada tingkat yang lebih rendah - hukuman atas kejahatan kekerasan terhadap perempuan.
