Network
MEDIA PAKUAN - Badan kebudayaan PBB UNESCO melayangkan kritik terhadap kebijakan pemerintah Turki yang merubah fungsi Hagia Sophia.
Alih-alih mendengarkan permintaan UNESCO pemeritah Turki justru malah dengan tegas menolak kecaman berupa kritik terhadap negaranya.
Pemerintah Turki dengan lantang menolak intervensi UNESCO terkait konversi katedral Istanbul yang berubah menjadi museum dan kini dijadikan sebagai masjid.
Baca Juga: Aktor Hongkong Andy Lau Pria Yang Paling Diingini Wanita Barat, Singkirkan Jet Li dan Tony Leung
Turki menganggap intervensi UNESCO yang merupakan sebuah badan dibawah PBB terhadap kebijakan negaranya adalah bias dan sebagai sikap politis.
Sehingga apapun intervensi politis yang bersifat bias dari PBB kepada Turki berkaitan Hagia Sophia tidak perlu dihiraukan.
Seperti diketahui, tahun lalu Turki mengubah museum katedral Hagia Sophia yang dibangun era Bizantium menjadi masjid untuk pertama kalinya sejak 1934.
Baca Juga: Jungkook BTS Bikin Netizen Korea Salfok Saat Tampil di SBS Interview, Penampilannya Disorot Tajam!
Langkah pemerintah Turki dibawah kepemimpinan Presiden Racep Tayyip Erdogan yang mengikuti langkah era Sultan Muhammad Al-Fatih memicu kemarahan global.
Kendati demikian, keputusan yang diambil Erdogan tersebut juga mendapat pujian sekaligus dukungannya dari masyarakat dunia islam yang memahami sejarah Muhammad Al-Fatih.
Komite Warisan Dunia UNESCO meminta Turki untuk menyerahkan sebuah laporan tentang status konservasi Hagia Sophia.
Baca Juga: Ingat Seleksi CPNS 2021 Hanya Dibuka untuk Guru Honorer Berumur Dibawah 35 Tahun, Simak Kriteria Lengkapnya
Para komite UNESCO tersebut juga mengungkapkan rasa keprihatinan besar atas konsekuensi konversi Hagia Sophia menjadi masjid.
Mereka sangat menyesalkan kurangnya dialog dan informasi yang disampaikan Turki atas perubahan status Hagia Sophia tersebut.
Menanggapi hal ini, kementerian luar negeri Turki langsung menolak permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO tentang situs bersejarah di kota Istanbul itu.
Pasalnya kebijakan dalam negeri Turki yang dipahami oleh mereka didorong oleh motif prasangka, bias, dan politis. Bahkan PBB dianggap melanggar kedaulatan Turki.***
