Network
MEDIA PAKUAN - Cina telah memberlakukan sanksi balasan terhadap individu pejabat Amerika Serikat (AS) termasuk mantan menteri perdagangannya Wilbur Ross.
Sanksi yabg diberlakukan Cina terhadap pejabat AS tersebut sebagai tanggapan sekaligus balasan atas sanksi yang diberikan AS kepada pejabat Cina di Hongkong.
Sanksi Cina pertama kali ini menyusul undang-undang sanksi anti-asing yang baru disahkan beberapa hari sebelum Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman akan mengunjungi China.
Baca Juga: Hari Ini, Hagia Sophia Merayakan HUT Pertama, Ditandai dengan Salat Jum'at Pertama Sejak 86 tahun
Selain itu, China juga memberlakukan sanksi balasan sebagai timbal balik yang tidak ditentukan pada perwakilan dari berbagai organisasi untuk China termasuk komisi Ekonomi dan Keamanan AS-Cina.
Lembaga lain yang dilarang diantaranya, National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, dan Human Rights Watch (HRW).
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China mengatakan, pihak AS mencoreng lingkungan komersial Hong Kong tanpa dasar dan memberi sanksi ilegal kepada pejabat China disana.
"Tindakan ini melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip dasar hubungan internasional, mereka mencampuri urusan dalam negeri China," katanya.
Sementara pemerintah AS pekan lalu memperingatkan kondisi bisnis yang memburuk di bekas jajahan Inggris itu yang kembali ke kendali China pada 1997.
Cina diketahui dua kali memberlakukan sanksi terhadap pejabat yang menjabat di bawah mantan Presiden Donald Trump yang selalu bersikap keras terhadap Beijing dan menentangnya perdagangan Cina.
Baca Juga: Dikejar Junta Myanmar, Seorang Ibu Muda Terpaksa Melahirkan di Hutan
Kemudian pada saat Joe Biden dilantik sebagai presiden, China juga mengumumkan sanksi terhadap Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan 27 pejabat tinggi Trump lainnya.
Direktur Human Rights Watch China Sophie Richardson yang diberi sanksi oleh atas nama Cina menyebut langkah itu adalah omong kosong.
"Ini dirancang untuk mengalihkan perhatian dari keterlibatan Beijing dalam kejahatan kemanusiaan. Mereka melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah barat Xinjiang," tandasnya.***
