MEDIA PAKUN – Jepang kini mengalami krisis anak muda. Populasi angka kelahiran yang menyusut drastis mengancam masa depan negaranya.
Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida bahkan sampai mengeluarkan peringatan mengerikan kepada anggota parlemennya pada Senin 23 Januari 2023 lalu.
Kishida mengatakan ini adalah kasus yang harus diselesaikan sekarang atau tidak sama sekali. Pasalnya krisis populasi ini membuat Jepang bakal berada di ambang tidak dapat mempertahankan fungsi sosial negaranya.
Baca Juga: Khotbah Jumat Singkat Tentang Mempersiapkan Bekal Sebelum Kematian: Berhalangan Sholat Secara Sar’i
Alasan utama Fumio Kishida mengingat statistik menunjukkan angka kelahiran yang rendah, dan kecenderungan pola hidup anak muda jepang yang merasa pesimis akan masa depan
Melansir dari Edition CNN, Kementerian Kesehatan hanya mencatat kurang dari 800 ribu kelahiran pada tahun 2022.
Angka ini menjadi rekor angka kelahiran terendah sepanjang sejarah pencatatan angka kelahiran yang sudah dimulai sejak tahun 1899.
Baca Juga: Kembali Dibuka! Berikut 5 Lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini 3 Februari 2023
Para ahli menyebut beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka kelahiran di Jepang. Negeri Sakura itu menjadi salah satu negara termahal di dunia untuk membesarkan anak.
Biaya hidup yang tinggi, ruang yang terbatas, dan kurangnya dukungan pengasuhan juga menjadi faktor penyebab rendahnya angka kelahiran di Jepang.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir anak muda Jepang juga memiliki sikap dan pandangan yang memilih untuk tidak menikah dan berkeluarga.
Tak hanya itu, para anak muda Jepang juga menunjukan pesimismenya terhadap masa depannya.
Baca Juga: Mudah Sekali! Berikut Resep Tongkol Rica Rica, Bikin Makan Siang di Rumah Tambah Nikmat
Banyak anak muda Jepang yang mengalami frustasi karena tekanan pekerjaan yang tinggi dan stagnansi ekonomi. Tak sedikit pekerja yang berakhir bunuh diri karena frustasi yang dialami.
Langkah pemerintah Jepang yang berjanji akan memberikan bonus uang tunai dan manfaat lainnya bagi warga yang memiliki banyak anak tidak berhasil meingkatkan angka kelahiran.
Pemerintah pun meluncurkan kebijakan baru pada aspek layanan penitipan anak dan meningkatkan fasilitas perumahan bagi keluarga yang memiliki anak.
Beberapa kota pedesaan bahkan mulai memberika uang tunai pada pasangan yang tinggal di sana untuk memiliki anak.
Kishida juga menginginkan pemerintah menggandakan pengeluarannya untuk program terkait anak dan membentuk badan pemerintah baru khusus menanggulangi masalah ini bulan April mendatang.***