MEDIA PAKUAN - Hingga saat ini realisasi BLT BPJS Ketenagakerjaan belum mencapai 100 persen oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Maka dari itu, Kemnaker segera menyalurkan kembali BSU senilai Rp2,4 juta kepada para calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Kalian perlu tahu bahwa sekarang sudah bisa cek penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan melalui situs resmi Kemnaker yakni www.kemnaker.go.id.
Keterangan pencairan BSU itu berdasarkan informasi terkini dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, yang dilansir dari Antara News.
Baca Juga: Diam-Diam Amerika Serikat dan Jepang Bersekongkol untuk Hadapi Ancaman China di Indo-Pasifik
Ida mengungkapkan, sampai saat ini realisasi BLT BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 98,92 persen.
"Realisasi kita sudah 98,92 persen, jadi sudah hampir 100 persen," ungkap Menaker itu.
Ida memberitahukan penyebab tidak tersalurkan BSU 100 persen di 2020 lalu, yaitu tahun anggaran 2020 sudah berakhir.
Sehingga dana BLT Subsidi Gaji harus dikembalikan lagi kepada pihak bendahara negara.
Baca Juga: Presiden AS dan Perdana Menteri Jepang Bersatu Tumpas Ketegasan China
Ida berharap agar para pekerja secepatnya memenuhi persyaratan, agar penyaluran BSU Subsidi Gaji bisa tersalurkan secepatnya.
"Anda yang sudah memenuhi persyaratannya, kita akan ajukan lagi ke Kementerian Keuangan agar disalurkan kembali," tutur Ida.
Sementara itu, Federasi Serikat Seluruh Indonesia (SPSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) sangat setuju sekali penyaluran BLT BPJS di 2021.
Mereka menganggap BSU Subsidi Gaji ini sangat membantu sekali pemulihan perekonomian di Indonesia.
Selain itu, program BLT BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menolong para karyawan yang sudah terdampak pandemi Covid-19.
Seperti yang diketahui sebelumnya, program BSU ini diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Agustus 2020 lalu.
Program yang diluncurkan Jokowi sudah terbukti dampak positifnya bagi para buruh, yang mengalami krisis ekonomi akibat virus Corona.
SPSI NTB berpendapat, adanya BLT BPJS Ketenagakerjaan ini bisa meningkatkan daya beli para pekerja.
Baca Juga: Reshuffle Menteri Jokowi Dianggap Wajar, Ketua PKB Jawa Barat Beberkan Alasan Logisnya
Maka dari itu, para karyawan akan bertahan dari kemiskinan akibat dari pandemi Corona yang melanda.
Selain SPSI NTB, kepala BP Jamsostek cabang NTB Adventus Edison Souhuwat juga berpendapat yang sama dengan mereka.
Program dari Kemnaker itu diharapkan bisa cair secara menyeluruh kepada para buruh.
Melihat kondisi pandemi Covid-19 masih berlanjut hingga sekarang, BLT BPJS ini menjadi insentif bagi para pekerja.
Baca Juga: Amerika vs Rusia Memanas! Vladimir Putin Murka dan Usir 10 Diplomat AS dari Moskow
Pihak BP Jamsostek sudah siap membantu pihak Kemnaker dalam hal persiapan penerimaan BSU Subsidi Gaji 2021.
Pihaknya sudah mengirimkan 58.00 orang untuk menjadi peserta dari program BLT BPJS.
"Sampai saat ini, kami belum memperoleh informasi dari kuasa pengguna anggaran dalam hal ini Kemnaker, berapa banyak realisasi transfer ke rekening pekerja. Mudahan dalam waktu dekat, kami sudah dapat infonya," ucap Adventus.
BPJamsostek NTB sangat meyankinkan pemerintah dalam segi menjaga anggaran agar tidak bocor.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN April 2021: Kementerian PPN Bappenas Butuhkan Tenaga Administrasi
"Kami juga memastikan bahwa dana amanah para pekerja tetap aman. Bahkan, BP JAMSOSTEK telah membayar klaim pekerja sebesar Rp30 triliun selama masa pandemi," tutupnya.
Seperti yang diketahui sebelumnya, Jokowi sudah membahas kelanjutan BSU di 2021.
Jokowi menganggap BLT Subsidi Gaji merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memulihkan perekonomian Indonesia.
“Secara konsisten, kebijakan pemulihan ekonomi yang kita jalankan sudah mulai terlihat hasilnya. Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi perekonomian kita ke depan akan lebih baik dan akan membaik,” ujarnya.
Baca Juga: Rencana Rusia Blokir Laut Hitam, Munculkan Kekhawatiran Terhadap Amerika Serikat dan Uni Eropa
Pria asal Solo itu optimis akan secepatnya memulihkan perekonomian di tahun ini.
“Saya optimistis kita akan bangkit, ekonomi kita akan pulih kembali normal,” ucap Presiden. Pada tahun 2021, ungkap Kepala Negara itu.
Pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan yang telah berjalan baik di tahun 2020, terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan perlindungan sosial.
Jokowi memastikan tidak akan ada dana yang bocor di Kemnaker, karena mereka dimonitori oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).