Network
MEDIA PAKUAN-Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, masih melakukan serangkaian verifikasi di 68 Sekolah Menengah Atas (SMA), sederajatnya. Hasil verikasi menjelang kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di berlakukan secara tatap muka, Selasa (18/8/2020) mendatang, masih belum dikeluarkan.
Tim verifikasi tidak hanya terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, PGRI, dan Ikatan Madrasah. Juga melibatkan unsur dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Sukabumi.
Warga sangat berharap pemerintah segera mengeluarkan hasil rekomendasi dengan mengedepankan kehati-hatian. Apalagi dalam dua hari ini, angka warga terpapar Covid-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Sukabumi mengumumkan penambahan lima kasus baru positif corona.
Baca Juga: [VIDEO] Seperti Apa Aktifitas Para Mantan Anggota Geng Motor di RKM Sukabumi? Simak Videonya
"Perlu ada kehati-hatian mengeluarkan rekomendasi. Bila salah dikhawatirkan banyak siswa terpapar covid-19,"kata warga Cibeureum, Siti Sopiah.
Sebelumnya, Kepala perwakilan Ombudsman wilayah Jabar, Haneda Sri Lastoto mengatakan untuk menindaklanjut kekhawatirannya warga. Ombudsman telah melakukan serangkaian peninjauan secara langsung.
" Pihak sekolah lah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada saat belajar tatap muka di mulai," katanya.
Haneda Sri Lastoto mengatakan Ombudsman menyarankan sarankan agar orang tua siswa sudah benar-benar mengetahui dan paham tahapan yang akan dilaksanakan pihak sekolahan.
" Karena fokus kita yaitu jaminan kesehatan anak saat proses pembelajaran tatap muka dimuali,"katanya.
Haneda Sri Lastoto mengatakan berkaitan dengan izin dari orang tua siswa dalam pelaksanaan belajar tatap muka. Sehingga terjadi sesuatu pada saat pelaksanaannya bisa saling memahami dan ikut memastikan ada hal diluar dari kemampuan penyelenggara.
"Perlu digarus bawah, ada tiga syarat dalam melaksanakan belajar tatap muka. Selain emampuan penyelenggara, dan kebutuhan masyarakat hingga kondisi lingkungan. Maka perlu dilibatkan publik dalam menyusun standar pelayanan dalam situasi seperti ini,"katanya.
Haneda Sri Lastoto mengatakan secara pribadi merasa cukup khawatir dengan wacana pelaksanaan belajar tatap muka yang akan di laksanakan, Selasa (18/8/2020) mendatang.
"Secara pribadi orang tua tetap ada, tapi soal kehati-hatian, kami mendengar dari kepala sekolah sudah dipastikan ini di persiapkan semaksimal mungkin,"katanya.***
