Network
MEDIA PAKUAN-DPRD Kota Sukabumi selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Sukabumi tahun 2020.
Mengenai pengelolaan keuangan menjadi sorotan DPRD yang sampaikan melalui Pansus LKPJ.
Laporan pansus yang dibacakan oleh Lukmansyah menyampaikan, salah satu aspek yang dituangkan dalam dokumen LKPJ khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah adalah data tentang laporan realisasi anggaran (LRA).
Baca Juga: Hujan Ringan Siap Mengguyur, BMKG Himbau Kota Sukabumi Waspada
“Laporan ini disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” katanya pada Laporan Pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Sukabumi terhadap LKPj Wali Kota Sukabumi tahun 2020 di gedung DPRD Kota Sukabumi, Senin 3 Mei 2021.
Meskipun audit atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD yang sudah ditentukan jangka waktunya, namun mengingat dalam LKPJ juga disyaratkan adanya (LRA).
“Maka sudah sepantasnya bila data LRA yang digunakan dalam LKPJ adalah data LRA yang sudah diaudit oleh BPK atau setidak-tidaknya sudah direview oleh inspektorat agar dapat diakui akuntabilitasnya,” kata Lukmansyah.
Meski demikian, Pansus mengapresiasi atas wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diraih pemerintah Kota Sukabumi.
Terlebih dengan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang baru saja mendapat persetujuan bersama.
