Network
MEDIA PAKUAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya agar tidak tergesa-gesa dalam menjalankan rencana pengadaan serta pelaksanaan vaksinasi Covid 19.
"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan," tegas Jokowi.
"Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah tergesa-gesa tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada," tuturnya seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa 27 Oktober 2020.
Baca Juga: Menaker Putuskan Nilai Upah Minimum untuk 2021 Tidak Mengalami Kenaikan
Diakui Jokowi saat ini hampir seluruh negara di dunia menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi.
Tak terkecuali memberikan vaksinasi kepada warganya. Tetapi hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang.
"Keamanan itu artinya betul-betul sudah melalui tahapan-tahapan uji klinis yang benar," tegas Jokowi.
"Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," tegasnya.
Baca Juga: Luncurkan Mobil Listrik Ramah Lingkungan Jeep Wrangler 4xe Siap Jelajahi Dunia Offroad
Rencana pengadaan hingga pelaksanaan vaksinasi harus lebih mengedepankan aspek keamanan serta kepastian akan keefektifannya.
Terpenting selharus melalui kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan standar-standar kesehatan.
Selain keamanan, Jokowi juga meminta agar ada kepastian akses bagi masyarakat terhadap distribusi vaksin Covid 19.
Harus ada penjelasan secara rinci kepada masyarakat terkait proses vaksinasi termasuk cakupan kelompok-kelompok mana saja yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin Covid-19 pada tahap awal.
Baca Juga: Mardani Ali Sera Minta Pengelola Objek Wisata Lakukan Strategi Pencegahan Penyebaran Covid-19
Rencanannya pelaksanaan vaksinasi tersebut akan didistribusikan melalui dua skema, yakni skema gratis dan mandiri.
Untuk skema mandiri, Jokowi menghendaki agar masyarakat bisa memperolehnya dengan harga terjangkau.
"Ini ada yang gratis, ada yang mandiri (bayar sendiri). Pengenaan biaya dalam pelaksanaan vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung dengan cermat. Disiapkan aturannya sejak sekarang dari awal. Saya minta harganya bisa terjangkau," ucapnya.
Baca Juga: Dukung Kampanye Kemanusiaan Marcus Rashford Manchester United Sediakan 5000 Makanan Gratis
Sementara itu rencana vaksinasi Covid-19 yang dijadwalkan akan dilaksanakan Minggu kedua November 2020, terancam ditunda.
Hal ini karena belum adanya (emergency use authorization) atau surat otorisasi penggunaan darurat.
"Bukan karena barangnya, barangnya sudah siap. Tetapi karena emergency use authorization belum bisa dikeluarkan oleh BPOM karena ada aturan atau step-step yang harus dipatuhi," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, seperti dikutip dari Jurnal Presisi.***
