Network
"Kalau PKI diibaratkan mayat yang sudah dikubur tidak mungkin bangkit lagi, apalagi sudah dipagari dengan TAP MPRS soal larangan PKI dan UU KUHP," kata Fadhli saat dihubungi pada Senin, 28 September 2020.
Baca Juga: BMKG Himbau Masyarakat agar Tidak Panik Hadapi Potensi Tsunami 20 Meter
Menurutnya, jika ada yang mengisukan PKI bangkit, itu artinya ia sedang menebar teror dan ketakutan.
"Apalagi sudah dipagari dengan TAP MPRS soal larangan PKI dan UU KUHP. Tapi, kalau kemudian ada orang yang mengisukan bangkit, artinya dia sedang menebar teror dan ketakutan. Bahkan terkesan orang yang menyebarkan isu seperti sedang ngelawak karena tidak bisa membuktikan itu," tambahnya.
Lebih dramatis lagi lanjut Fadhli, ketika Gatot Nurmantyo mengaku dipecat dari jabatannya hanya karena mewajibkan anggotanya nonton film PKI.
"Menurut saya cukup riskan kalau jabatan Panglima tergeser hanya karena nonton film PKI. Apalagi saya lihat pihak istana sudah membantah itu,” kata dia.
Baca Juga: Pegawai DPRD Sumut Positif Covid-19 Anggota Dewan Langsung Gelar Test Swab
“Jadi, begini saya melihatnya persoalan ini (kebangkitan PKI) seperti dibesarkan-besarkan lalu didramatisir, seolah-olah benar, tetapi masyarakat tahu jalan ceritanya. Jadi, tak perlu diseriusinlah, anggap aja sedang ngelawak," ujar Fadhli.
Alumnus UIN Jakarta itu mengatakan sejarah pemberontakan PKI memang tak boleh terhapus dari memori bangsa ini. Tetapi bukan berarti stigma buruk PKI harus terus diwariskan sampai turun temurun.
"Sejarah tidak boleh luntur dari memori bangsa ini. Terkait itu, menonton Film Pengkhianatan PKI tentu saja boleh diputar dan ditonton siapa saja. Tetapi bukan diwajibkan atau dipaksa nonton,” jelasnya.
