Network
MEDIA PAKUAN - Gelombang kritik terhadap sikap politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus bergulir diberbagai kalangan. Mereka mengkritisi peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan hukum.
Dan belakangan ini menjadi bukti nyata menurunnya kualitas demokrasi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Gibran Rakabuming merespon aksi yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang menyerukan kritikannya terkait kepemimpinan presiden Jokowi.
Gibran Rakabuming merespon aksi yang dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang menyerukan kritikannya terkait kepemimpinan presiden Jokowi.
Bahkan dia mengatakan dirinya menampung dan menerima semua masukan yang di serukan.
Keberpihakan presiden Jokowi kepada salah satu Paslon dinilai meninggalkan asas netralitas pemilu.
Keberpihakan presiden Jokowi kepada salah satu Paslon dinilai meninggalkan asas netralitas pemilu.
Sehingga publik menduga bahwa presiden Jokowi menggunakan alat negara untuk memenangkan salah satu Paslon.
Baca Juga: Anak Sulung Menikah, Tora Sudiro Deg-degan: Pengalaman Pertama, Simak Penjelasannya
Tidak banyak berkomentar, Gibran Rakabuming hanya mengatakan dirinya menerima dengan baik segala masukan yang di serukan.
"Kalau saya, masukan-masukan semua pihak kami terima. Jadi, terima kasih," kata Gibran, di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, 3 Februari 2024.
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal petisi yang dilayangkan sejumlah akademisi belakangan ini.
Menurut Gibran, petisi yang dilayangkan akademisi dapat menjadi satu masukan Nantinya, masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.
Begitupun dengan presiden Jokowi, sebelumnya sang presiden sudah mengetahui tentang aksi para universitas yang menyerukan kritikan kepadanya, itu. Ia mengatakan setiap orang bebas menyampaikan opininya.
Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat, 2 Januari 2024.
Tidak banyak berkomentar, Gibran Rakabuming hanya mengatakan dirinya menerima dengan baik segala masukan yang di serukan.
"Kalau saya, masukan-masukan semua pihak kami terima. Jadi, terima kasih," kata Gibran, di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, 3 Februari 2024.
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal petisi yang dilayangkan sejumlah akademisi belakangan ini.
Menurut Gibran, petisi yang dilayangkan akademisi dapat menjadi satu masukan Nantinya, masukan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi.
Begitupun dengan presiden Jokowi, sebelumnya sang presiden sudah mengetahui tentang aksi para universitas yang menyerukan kritikan kepadanya, itu. Ia mengatakan setiap orang bebas menyampaikan opininya.
Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat, 2 Januari 2024.
Baca Juga: Tora Sudiro Ungkap Deg-degan akan Melepas Putri Pertamanya Nabila Menikah
Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
"Apalagi di tahun politik, jelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ucap Ari.
"Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," jelasnya.***
Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
"Apalagi di tahun politik, jelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ucap Ari.
"Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," jelasnya.***
