Network
MEDIA PAKUAN - Gelombang kritik terhadap sikap politik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) semakin bergulir.
Masalah sosial, politik, ekonomi, dan hukum belakangan ini menjadi bukti nyata menurunnya kualitas demokrasi selama pemerintahan Joko Widodo.
Akibatnya beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia terus melakukan kritik terhadap kinerja presiden Jokowi, khususnya para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Akibatnya beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia terus melakukan kritik terhadap kinerja presiden Jokowi, khususnya para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Gelombangan kritikan bergulir di Civitas Akademika, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin.
Bahkan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung turut melontarkan kritik terhadap kinerja pemerintah.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Civitas Akademika Universitas Padjadjaran mengeluarkan seruan untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Civitas Akademika Universitas Padjadjaran mengeluarkan seruan untuk menyelamatkan negara hukum yang demokratis, beretika, dan bermartabat.
BEM universitas Padjadjaran (UNPAD) mengadakan aksi 'seruan selamatkan negara' pada Sabtu, 3 Februari 2024
Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza Mahenda menekankan bahwa situasi pemerintahan Indonesia saat ini menyeruapi era Soeharto atau zaman Orde Baru. Namun, dengan cara-cara yang lebih canggih.
Ketua BEM Kema Unpad, Fawwaz Ihza Mahenda menekankan bahwa situasi pemerintahan Indonesia saat ini menyeruapi era Soeharto atau zaman Orde Baru. Namun, dengan cara-cara yang lebih canggih.
Baca Juga: Link Live Streaming Iran VS Jepang pada Babak 8 Besar AFC Asian Cup Qatar 2023, :Saksikan Sekarang di iNews
"Kami menyadari, ada sebuah perbedaan antara orde baru dan pada saat ini. Orde baru menggunakan kekuasaan fisik, seperti penculikan terhadap rakyat Indonesia yang lantang menyuarakan (keadilan) dan juga pembubaran secara represif dari aparat," tuturnya saat ditemui usai aksi di Kampus Unpad, Sabtu 3 Februari 2024 pagi.
Neo orde baru saat ini menggunakan cara-cara canggih dengan melibatkan sosial media, melakukan penyerangan lewat sosial media.
"Kita mengenal yang namanya otak-atik legalism, yang mana para penguasa memanfaatkan Indonesia sebagai negara hukum dan membentuk suatu hukum yang baru untuk melanggengkan kekuasaannya" katanya.
Berbeda dengan, era Orde Baru yang lebih berfokus kepada 'penyerangan' secara fisik dengan turun langsung ke jalan.
"Kami menyadari, ada sebuah perbedaan antara orde baru dan pada saat ini. Orde baru menggunakan kekuasaan fisik, seperti penculikan terhadap rakyat Indonesia yang lantang menyuarakan (keadilan) dan juga pembubaran secara represif dari aparat," tuturnya saat ditemui usai aksi di Kampus Unpad, Sabtu 3 Februari 2024 pagi.
Neo orde baru saat ini menggunakan cara-cara canggih dengan melibatkan sosial media, melakukan penyerangan lewat sosial media.
"Kita mengenal yang namanya otak-atik legalism, yang mana para penguasa memanfaatkan Indonesia sebagai negara hukum dan membentuk suatu hukum yang baru untuk melanggengkan kekuasaannya" katanya.
Berbeda dengan, era Orde Baru yang lebih berfokus kepada 'penyerangan' secara fisik dengan turun langsung ke jalan.
Baca Juga: Resep Masakan Sayur Bayam Bening dengan Labu Siam
Apalagi, menurut data dari We Are Social, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Bahkan, menjadi salah satu negara yang menghabiskan banyak waktu di internet.
Oleh karena itu, Fawwaz Ihza Mahenda menilai perlu adanya perlawanan yang sepadan dan dilakukan secara masif di media sosial.
"Kami melihat ini adalah sebuah potensi dan juga memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga dalam konteks perjuangan Indonesia, maka kami juga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada,' ujarnya.
Civitas akademika Unpad juga mengecam praktik nepotisme, politisasi dukungan, dan politisasi bantuan sosial (bansos), yang dianggap sebagai indikasi kurangnya perhatian terhadap kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.
Apalagi, menurut data dari We Are Social, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet dan media sosial terbesar di dunia. Bahkan, menjadi salah satu negara yang menghabiskan banyak waktu di internet.
Oleh karena itu, Fawwaz Ihza Mahenda menilai perlu adanya perlawanan yang sepadan dan dilakukan secara masif di media sosial.
"Kami melihat ini adalah sebuah potensi dan juga memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga dalam konteks perjuangan Indonesia, maka kami juga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada,' ujarnya.
Civitas akademika Unpad juga mengecam praktik nepotisme, politisasi dukungan, dan politisasi bantuan sosial (bansos), yang dianggap sebagai indikasi kurangnya perhatian terhadap kualitas institusi dalam proses pembangunan kontemporer di Indonesia.
Baca Juga: Link Live Streaming Semen Padang VS Persiraja pada Babak 12 Besar Pegadaian Liga 2, :Saksikan Sekarang
Beberapa poin penting yang disuarakan antara lain:
1. Pelaksanaan demokrasi harus didasarkan pada etika dan norma hukum Pancasila dan UUD 1945, dijalankan konsisten, bukan hanya sebatas teks normatif.
Beberapa poin penting yang disuarakan antara lain:
1. Pelaksanaan demokrasi harus didasarkan pada etika dan norma hukum Pancasila dan UUD 1945, dijalankan konsisten, bukan hanya sebatas teks normatif.
2. Presiden dan elite politik harus menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan sebaliknya.
3. Negara dan pemerintah harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator demokrasi yang berintegritas, menjaga jarak dengan kontestan pemilu.
4. Mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih calon berdasarkan kesadaran dan keyakinan, bukan politik uang atau intimidasi.
5. Bersama-sama menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar kondusif, aman, dan bermartabat, serta mengawal hasil pemilu sampai terbentuknya pemerintahan baru.
6. Pemilu 2024 harus dihormati dan dianggap sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, bukan hanya sebagai prosedur memilih pemimpin.
7. Mendesak penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran selama Pemilu 2024 untuk memulihkan kepercayaan publik.
Di luar itu Ketua Dewan Profesor Unpad, Arief Anhori Yusuf menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas para intelektual untuk mengingatkan bahwa akal sehat, hati nurani dan keberpihakan kepada kepentingan publik merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara.***
Di luar itu Ketua Dewan Profesor Unpad, Arief Anhori Yusuf menyampaikan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas para intelektual untuk mengingatkan bahwa akal sehat, hati nurani dan keberpihakan kepada kepentingan publik merupakan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara.***
