Badai Kritikan Menerjang Jokowi, 6 Universitas di Indonesia Serukan Demokrasi Carit Marut Diperbaiki

- 4 Februari 2024, 12:18 WIB
Mahasiswa dari BEM Universitas Padjajaran (Unpad) membacakan pernyataan sikap di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Civitas akademika Unpad yang terdiri dari guru besar, profesor, dosen, alumni dan mahasiswa menyerukan agar Presiden, pejabat publik, kandidat capres - cawapres, para elit politik dan masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis dan beretika. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz
Mahasiswa dari BEM Universitas Padjajaran (Unpad) membacakan pernyataan sikap di Kampus Unpad Jalan Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2024). Civitas akademika Unpad yang terdiri dari guru besar, profesor, dosen, alumni dan mahasiswa menyerukan agar Presiden, pejabat publik, kandidat capres - cawapres, para elit politik dan masyarakat untuk turut bersama dalam penyelamatan negara hukum yang demokratis dan beretika. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz /RAISAN AL FARISI/ANTARA FOTO
 
MEDIA PAKUAN - Presiden Jokowi tengah menghadapi badai kritikan. Terutama organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (PT) tersebar disekuruh Indonedia.
 
Para akademisi di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia melakukan kritikan pedas terutama terhadaparah kebijakan politiknya.
 
Pasca Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kini Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, dan  Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin melakukan langkah serupa.
 
Disusul kritikan pedas dari Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung turut melontarkan kritiknya.
 
 
Mereka telah memberikan sikap, mendeklarasikan desakan dan tuntutan kepada Jokowi untuk segera memperbaiki demokrasi yang dinilai carut-marut di Indonesia.

Menanggapi badai petisi itu, Jokowi tak berkomentar banyak. Ia hanya mengatakan pihaknya menghormati pendapat dan penilaian para civitas akademika.

"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," kata Jokowi, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 3 Februari 2024.

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana ketika diminta tanggapan terkait dengan seruan keprihatinan dari sejumlah kampus di Indonesia terhadap jalannya kontestasi di Pemilu 2024.
 
Dia mengatakan dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, ataupun kritik harus dihormati.

”Kemarin Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi,” ujar Ari melalui keterangan tertulis.
 
Baca Juga: Anak Sulung Menikah, Tora Sudiro Deg-degan: Pengalaman Pertama, Simak Penjelasannya

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengambil cuti dari jabatan, karena tidak sedang dan tidak akan berkampanye untuk salah satu paslon Pilpres 2024.

"Presiden tidak merencanakan untuk kampanye. Tidak ada. Beliau bekerja," ujar Ari, dalam konferensi pers, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta Pusat, Jumat, 2 Februari 2023.

Isu terkait presiden Jokowi memihak salah satu Paslon hanyalah sebuah tudingan tidak benar, selama ini sang presiden hanya sedang menjalani tugasnya.
 
Dia menegaskan Jokowi hanya melakukan kunjungan kerja (kunker) rutinan sebagai kepala negara.
 
Baca Juga: Tora Sudiro Ungkap Deg-degan akan Melepas Putri Pertamanya Nabila Menikah

"Pastikan program-program yang didesain oleh pemerintah berjalan, dan bertemu masyarakat," kata dia.

"Jelas (kampanye) tak dilakukan presiden. Yang dilakukan oleh Presiden adalah kunker. Dan itu harus dibedakan," ujarnya, menandaskan

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan bagi setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah. ***


 



 
 
 
 
 
 

Editor: Ahmad R

Sumber: berbagai sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x