Network
MEDIA PAKUAN - Mahfud MD sebelum menjadi cawapres ia adalah seorang menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (menkopolhukam). Namun ia dikabarkan akan mundur dari jabatannya tersebut setelah menjadi cawapres dari Ganjar pranowo tapi sampai saat ini masih menunggu waktu yang tepat.
Akan tetapi Mahfud MD sudah menegaskan akan mundur dari kursi menteri di kabinet Jokowi pada waktu yang tepat, ia akan mengundurkan diri secara baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dan pertentangan dengan Ganjar.
"Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam), dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," ujar Mahfud MD dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024 malam.
Alasan Mahfud MD tidak langsung mengundurkan diri saat mencalonkan menjadi cawapres yaitu karena dalam peraturan tidak dilarang ketika menteri atau pejabat menjadi capres atau cawapres.
Baca Juga: Kejutkan Publik, Mahfud Akan Mundur dari Menteri Kabinet Jokowi: Benarkah Mundur dari Menkopolhukam?
"Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusat lah, tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa walikota pun tidak harus mundur," tuturnya.
Kemudian Mahfud MD juga tidak keberatan menjadi menteri menkopolhukam ia menjamin tidak akan menggunakan fasilitasnya sebagai kepentingan kampanye hal itu sudah ia buktikan selama 3 bulan melaksanakan kampanye.
"Saya ingin memberi contoh, kalau saya ini menjadi cawapres yang masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan untuk memanfaatkan fasilitas negara? Ini sudah tiga bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara" katanya.
"Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres," ucapnya
Sebelumnya Mahfud MD juga telah berdiskusi dengan Ganjar pranowo terkait usulan agar pejabat yang mengikuti kontestasi politik untuk melepaskan jabatannya, hal itu dilakukan demi menghindari konflik kepentingan.
Baca Juga: Nusron Wahid: Percaya Mahfud MD Tak Terlibat Isu Pemakzulan Jokowi
"Kami generasi mudah butuh kepastian. Berkaitan statement sore tadi Pak Ganjar (Pranowo, calon Presiden nomor urut 3) menyarankan Prof Mahfud agar terhindar dari conflict of interest, beliau menyarankan Prof Mahfud untuk mundur saja dari kabinet. Kami ingin ketegasan sikap Prof Mahfud," ia menanyakan.
Mahfud lantas menjawab pertanyaan itu dengan tegas. Ia mengatakan apa yang disampaikan Ganjar ke publik adalah kesepakatan bersama sejak awal.
"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujarnya.
Sebenarnya niat Mahfud MD mengundurkan diri dari menteri menkopolhukam sudah sejak lama, menurut nya dengan tidak lagi menjabat sebagai menteri ia akan memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk membuka dan membaca data tanpa kendala lingkungan
"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," katanya.
Namun di sisi lain Mahfud MD mempertimbangkan faktor etika terhadap presiden Joko Widodo oleh karena itu iya menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri.
Baca Juga: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Buka Suara, Komentari Pernyataan Cawapres No 3 Mahfud MD: Aparat Mana?
"Saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya empat setengah tahun yang lalu dengan ketulusan. Dan berdasar ketulusan itu pula saya akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo," kata Mahfud.
Alasan lain Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari jabatannya yaitu agar menjadi contoh untuk kandidat lain yang memiliki jabatan serupa di pemerintahan dikarenakan dikarenakan Mahfud MD belakang ini melihat kata kandidat lain yang duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.
Karena itu, Mahfud memutuskan akan mengundurkan diri, dengan tetap memastikan masa transisi berlangsung dengan baik. Mahfud lantas mengajak peserta Tabrak Prof! Untuk mengingat apa yang disampaikannya seusai Debat ke-4.
"Ternyata dalam perkembangannya saya melihat banyak atau ada lah gejala-gejala di mana pejabat tidak se-fair saya di dalam melaksanakan tugas. Masih mencampuraduk antara keperluan politik dan tugas jabatan," katanya kepada wartawan usai acara diskusi Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 24 Januari 2024 malam.
"Negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat indikasi penyimpangan kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Ada pengerahan aparat. Presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan," katanya warga tersebut saat membuka pertanyaan.***
