Network
MEDIA PAKUAN - Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPGSI) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta.
Mereka tidak hanya bertemu dengan para anggota dewan dari Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta melakukan serangkaian diskusi.
Tapi disela-sela pertemuan memberikan kado istimewa kepada para anggota dewan. Kado yang diberikan beberapa pucuk kembang ros merah dan beberapa ikat pete.
Beberapa perwakilan FGHNLPGSI mendatangi Komisi X, meminta dukungan para anggota dewan untu terus berupaya memperjuangkan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga: Persaingan Ketat E-Commerce di Akhir Tahun 2023, Brand Lokal dan UMKM Pilih Apa?
Mereka sangat berharap nasib Kaum Oemar Bakri itu, memperoleh kepastian status dan kesejahteraan yang layak.
Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan rasa syukur atas ungkapan yang disampaikan oleh FGHNLPGSI.
Dirinya bersama para anggota Komisi X DPR tetap berkomitmen berupaya mengawal para guru honorer terserap menjadi PPPK sesuai perundang-undangan yang berlaku.
"Saya cukup terharu karena menerima apresiasi ini. Bagi kami, ini ada peristiwa yang besar karena memang ini bukan perjuangan yang mudah. Sampai saat ini kami masih berjuang agar guru honorer bisa menjadi PPPK,"kata Dede dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan FGHNLPSI.
Baca Juga: Penurunan Videotron Anies Ketua Presidium Aktivis 98: Upaya Penjegalan Gelombang Perubahan
Dia mengatakan para guru honorer yang belum terakomodir saat ini menjadi PPPK agar tidak berputus asa.
Bahkan ia menyampaikan pemerintah akan membuka kuota rekrutmen CASN 2024 sebanyak 2,4 juta formasi, yang mana sebagian dialokasikan untuk guru honorer dan tenaga pendidik.
"Artinya, peluang untuk masuk (sudah) ada. Tinggal, meyakinkan pemerintah daerah. Jawa Timur ini bisa menjadi 'best practice' karena mampu menyerap PPPK guru menyeluruh. Ini akan kami sampaikan kepada Kemendikbudristek agar bisa menjadi masukan,"katanya.
Dede akan mendesak pemerintah melalu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) agar mendorong pemerintah daerah menyerap PPPK guru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Memanas Iklan Videotron Anies Baswedan, Yusuf Kalla: Ada Ijin Kok! Tidak Boleh Saling Ganggu
Baca Juga: Take Down 1 Tumbuh Seribu, Viral Videotron Anies Baswedan di Banda Aceh, Netizen: Gokil !
Dia berjanji bersama dengan para anggota Komisi X DPR akan mengawal Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi turunan dari UU ASN. Harapannya, PP tersebut bisa menghasilkan kebijakan yang adil dan arif.
"Kami akan mengawal pembahasan PP UU ASN dengan 'siapa mendahulukan apa' sehingga menghasilkan aturan yang bijak. Sehingga, bisa lebih adil dalam rekrutmen ASN ini. Tentu, kawan-kawan (honorer) yang berjuang, kami dorong," katanya.***
