Network
MEDIAPAKUAN-Bawaslu Republik Indonesia (RI) mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Pandeglang, Banten agar tidak ikut-ikutan melakukan gerakan politik praktis agar terjaga netralitasnya sebagai abdi negara menjelang Pilkada Serentak yang digelar 9 Desember 2020.
Hal itu dikatakan anggota Bawaslu RI, Muhammad Afifudin seusai meresmikan Posko Pengaduan Netralitas ASN di Kantor Bawaslu Pandeglang.
Baca Juga: PDI Perjuangan dan Gerindra Semakin Mesra Menjelang Pilkada Serentak
Menurut Afifudin, peringatan pentingnya netralitas itu menyusul adanya aduan sekitar 32 ASN ke Komisi ASN (KASN). Dua dari laporan itu sudah keluar rekomendasinya.
"Iya, dari 32 ASN yang mendapatkan teguran, 2 diantanya sudah ada rekomendasi dari KASN. Apa itu isinya, saya tidak tahu, yang jelas ada di KASN," kata Afifudin.
Ia berharap pada Pilkada nanti jangan sampai ASN di Pandeglang ikut mendukung salah satu kandidat bupati.
Afifi meminta Bawaslu Pandeglang untuk melakukan pengawasan ketat agar para calon Pilkada tidak mengerahkan ASN. Terutama untuk bakal pasangan calon dari petahana.
"Petahana dengan penantang atau calon lain sama-sama akan kita awasi . Pada intinya, jika dalam Pilkada ada calon dari petahana memang berpotensi memainkan mobilisasi ASN. Tetapi yang namanya mobilisasi tidak hanya bisa dilakukan oleh petahana, namun bisa jadi ada kekuatan calon lain diluar petahana yang bisa mendorong mobilisasi di lingkaran ASN," kata Afifudin.
Baca Juga: Inilah Strategi Pemkot Sukabumi Untuk Mendongkrak UMKM
