Ketiga, membangung dan meningkatkan ketahanan dan keterampilan digital perempuan.
Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan menyatakan, G20 EMPOWER merupakan upaya perwujudan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan, baik itu di sektor swasta maupun publik.
Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA yaitu untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif, termasuk menjadi mitra Kementerian PPPA.
“Dengan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan dan keberpihakan atas kebijakan-kebijakan perusahaan, diharapkan posisi dan peran perempuan dapat semakin terlindungi dan terfasilitasi," katanya.
"Upaya-upaya untuk peningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterwakilan perempuan ini juga dapat semakin ditingkatkan dengan kolaborasi antara pemerintah dan swasta. Selain itu, kami juga akan menggandeng teman-teman pelaku dan penggerak usaha perempuan untuk terlibat di dalam inisiasi ini, yang akan menjadi bagian dari advocate G20 EMPOWER,” ujar Indra.
Sementara itu, Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya mengatakan, hingga saat ini masih dihadapkan dengan begitu banyak situasi dan paradigma yang tidak proporsional bagi perempuan, baik itu di sektor swasta maupun publik sendiri.
Secara global, memang terjadi peningkatan setiap tahunnya untuk keterwakilan perempuan pada level pengambil keputusan di sektor swasta maupun publik, tetapi belum cukup memberdayakan perempuan sendiri.
"Untuk itulah, kita memerlukan indikator, perencanaan, hingga aktivitas terukur yang bisa mendorong percepatan keberhasilan pemberdayaan perempuan,” katanya.
Baca Juga: Menteri Kesehatan RI Investasi 5 Juta Dolar AS dalam Membangun kesehatan Dunia
Lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER adalah pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di semua level, prosentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu.