Network
MEDIA PAKUAN - Di tengah masa pandemi yang kian marak, Presiden Joko Widodo meminta agar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh kendor.
Dalam keterangan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada hari Kamis mengatakan, pengawasan OJK yang melemah akan membuka celah dan peluang berbagai kejahatan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat.
"Ini tidak boleh terjadi lagi," ucap Presiden Joko Widodo menegaskan, yang disampaikan melalui sambungan konferensi video dalam acara "Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan tahun 2022 dan Peluncuran Taksonomi Hijau".
Baca Juga: Mau Tahu! Kini Warga Yaman Makmurkan Sholawat Burdah, Penyembuh Sekaligus Pengendali Hawa Nafsu
Presiden Jokowi juga mengungkap, jika sektor jasa keuangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa menggerakkan sektor riil akan berpotensi memunculkan skema ponzi, munculnya investasi bodong, penipuan investasi dan sejenisnya.
"Kerangka model penipuan yang sangat merugikan masyarakat," tambahnya.
Skema ponzi adalah modus investasi palsu dengan membayarkan keuntungan kepada investor bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini.
Tapi dari uang investor itu sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Fenomena ini muncul pada 1920-an dan sudah merambat ke Indonesia sejak 1990-an.
Baca Juga: Viral Biaya Parkir Rp350 ribu, Sandiaga Uno Beri Tanggapan
"Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dan OJK sebagai motornya," tambah Presiden.
Presiden Jokowi memuji kinerja OJK yang sangat baik, sebab menurutnya, tanpa sektor jasa keuangan yang baik perekonomian nasional tidak akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.
Tetapi sektor jasa keuangan juga tidak dapat kuat jika tidak didukung dengan pergerakan sektor riil.
Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan telah menimbulkan luka yang dalam pada sektor-sektor tertentu.
Baca Juga: Rilis Single Albun Ke-2 Boy Grup Ravi VIXX Tunjukan Performer Berbeda Pada Tahun Lalu
"Dan di saat yang sama terjadi 'global supply chain disruption' yang memicu peningkatan harga komoditas dunia dan menimbulkan inflasi global yang semakin tidak menentu," tambah Presiden.
Diperlukan strategi penanganan yang lebih spesifik, detail, efektif dan penuh kehati-hatian, menurut Presiden Jokowi.
Agar strategi yang akan dilakukan tidak mengganggu upaya-upaya pemulihan yang juga sedang dilakukan pemerintah.
"Kebijakan dan instrumen pengawasan yang dikeluarkan OJK harus mampu mencegah meluasnya dampak pandemi COVID-19," ucap Presiden.
Baca Juga: Film 'The Batman' Segera Rilis Maret 2022, Tampilkan Sosok Riddler Yang Berbeda
"Khususnya terhadap sektor perekonomian dan keuangan serta membantu sektor informal dan UMKM agar mampu bertahan," tambahnya, seperti dikutip dari ANTARA News.
Bahkan Presiden Jokowi berharap UMKM dapat tumbuh lebih baik dengan berbagai inovasi dan terobosan.
Selain itu Presiden Jokowi juga mengharapkan dukungan dari sektor dan industri jasa keuangan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi dan mensukseskan agenda reformasi struktural.***
