Network
MEDIA PAKUAN - Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal menyebut lemahnya keamanan dan perlindungan pemerintah usai kasus data pribadi penduduk Indonesia yang bocor di BPJS Kesehatan.
“Berbagai kasus itu menunjukkan lemahnya keamanan dan perlindungan data pribadi kita." kritisi legislator dapil Sumatera Barat II itu.
Baca Juga: Awal Juni 2021, BLT Dana Desa Rp300 Ribu Kembali Disalurkan Kepada KPM Terdampak Pandemi Covid-19
Seperti diketahui, belakangan publik dihebohkan sekaligus diresahkan dengan kabar bocornya data pribadi masyarakat dari instansi resmi yang menggunakan data tersebut.
Kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia terjadi bukan partama kali ini saja, sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap instansi yang bersangkutan.
Selain terjadi di instansi pemerintah, kebocoran data pribadi juga pernah dialami oleh beberapa perusahaan swasta di Indonesia.
Baca Juga: Amankan Aksi Bela Palestina, Polres Sukabumi Kota Terjunkan 650 Personel
Sejak tahun 2020 kasus kebocoran data pribadi yang menjadi sorotan publik karena terekspos oleh media sudah sebanyak lima kali terjadi.
Seperti diantaranya 230 ribu data pasien Covid-19 di Indonesia, 2,3 juta data KPU, 1,2 juta konsumen Bhinneka, 13 juta akun Bukalapak, hingga 91 juta akun Tokopedia.
