Network
MEDIA PAKUAN - Gerakan separatis Papuan Merdeka kian membabi buta, hal ini menjadi sorotan ketua MPR Bambang Soesatyo.
Bambang Soesatyo menegaskan kepentingan negeri dan rakyat adalah yang paling utama, karenanya jangan sampai ada ruang toleransi bagi kelompok kriminal tumbuh subur dimuka bumi Indonesia.
Menurut Bambang Soesatyo gerakan separatisme itu setara dengan gerakan terorisme yang melanggar Hak Asasi Manusia.
Baca Juga: 3 Fakta Babi Ngepet di Depok yang mengegerkan, Badannya Menyusut Setelah Terkena Sinar Matahari
Gerakan teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua itu tentu meresahkan warga Indonesia dan mengindikasikan bahwa mereka adalah musuh negara.
"Memangnya para separatis dan teroris itu pakai teori Hak Asasi Manusia saat membunuh rakyat dan aparat yang bertugas? Sikat habis, tumpas dan ratakan para separatis dan teroris yang tidak berprikemanusiaan itu. Sebagai pimpinan MPR RI, demi melindungi rakyat dan negara, saya siap menjadi orang yang bertanggungjawab dihadapan hukum internasional atau hukum manapun. Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia," tegas Bamsoet dalam merespon pernyataan Amnesty Internasional Indonesia, di Jakarta, Selasa, 27 April 2021 dikutip dari Antara.
Bambang Soesatyo sebagai petinggi negara pun mengatakan dirinya siap bertanggung jawab jikalau ada masalah dalam penumpasan KKB Papua.
Baca Juga: Viral! Warga Depok digegerkan 2 Wujud yang Berubah Diduga 'Babi Ngepet', Begini Kronologisnya
Dirinya siap menjadi tameng terdepan dalam menghadapi Hukum Internasional ataupun Hukum Nasional.
"Saya siap menjadi orang yang bertanggungjawab di hadapan hukum internasional dan hukum manapun. Terpenting, para separatis dan teroris bisa musnah dari bumi Indonesia," tegas Bamsoet.
Bambang menjelaskan bahwa sebenarnya KKB Papua sendiri sendiri jelas-jelas ingin memisahkan diri dari Indonesia.
Hal ini dapat terlihat dari aksi terornya yang merugikan rakyat Indonesia hingga menewaskan aparat negara.
Baca Juga: 32 Orang Sembuh dari Covid-19, Kabupaten Sukabumi Sedikit Membaik
Sementara itu, Papua sendiri tidak memiliki hak menentukan nasib sendiri berdasarkan New York Agreement 1962 saat wilayahnya dinyatakan menjadi wilayah integral NKRI.
"Mereka jelas tidak punya right to self determination (hak menentukan nasib sendiri). Karena ketika Papua telah menjadi bagian integral NKRI berdasarkan New York Agreement 1962, maka hak menentukan nasib sendiri serta merta batal demi hukum," tutur Bamsoet.
Oleh karena itu, Bambang Soesatyo dengan tegas memerintahkan agar pemerintah mengerahkan seluruh aset negaranya untuk menumpas dan meratakan gerakan separatisme dan teroris sebagaimana yang dilakukan KBB Papua.
"Kerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki negara," ucap Bamsoet. ***
