Network
MEDIA PAKUAN - Terhitung sejak Januari 2021 sudah ada empat prajurit TNI AD yang yang tergabung dalam satuan tugas pengamanan perbatasan Indonesia-Papua Nugini gugur dan jadi korban saat baku tembak dengan KKB.
Padahal para prajurit itu berasal dari Batalyon Infanteri (Yonif) khusus yang handal, salah satunya Yonif Raider 400/Banteng Raiders yang merupakan satuan pemukul Kodam IV/Diponegoro.
Yang terakhir Prada Ginanjar Arianda prajurit yang gugur saat kontak tembak antara TNI dan KKSB di Distrik Sugaja, Kabupaten Intan Jaya pada Senin 15 Februari 2021.
Baca Juga: Serangan Aksi Pemberontak Huthi di Yaman, 400.000 Anak Balita Kekurangan Gizi dan Terancam Kematian
Politisi PKS Sukamta menyayangkan pemerintah belum mampu mengatasi KKB di Papua. Padahal menurutnya, kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya.
"Pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa," ujarnya seperti dikutip dari situs DPR, Jum'at, 19 Februari 2021.
Lebih lanjut Sukamta menerangkan, sebelumnya Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso.
Politisi PKS Sukamta menyayangkan pemerintah belum mampu mengatasi KKB di Papua. Padahal menurutnya, kehilangan satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya.
"Pemerintah harus segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua supaya tidak memakan korban jiwa," ujarnya seperti dikutip dari situs DPR, Jum'at, 19 Februari 2021.
Lebih lanjut Sukamta menerangkan, sebelumnya Indonesia pernah menangani konflik horizontal seperti konflik GAM di Aceh, ancaman kelompok teroris Santoso di Poso.
Baca Juga: Jerat Hukuman Mati Pelaku Kasus Korupsi Bansos Covid 19, Febri Diansyah Angkat Bicara Begini Katanya
Dirinya menegaskan sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua.
"Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua.
Ke depannya, lanjut Sukamta, diharapkan pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan.
Dirinya menegaskan sikap pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua.
"Pemerintah semestinya segera melakukan evaluasi strategi penyelesaian masalah di Papua sehingga tidak ada lagi korban jiwa dari TNI dan rakyat sipil," katanya.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta pemerintah mengevaluasi strategi penanganan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua.
Ke depannya, lanjut Sukamta, diharapkan pemerintah juga bisa mengatasi hingga sampai akar masalahnya seperti ketidakadilan, perasaan terdiskriminasi, dan ketertinggalan.
Baca Juga: Respon 2 Tokoh Terkait Revisi UU ITE Hidayat Nur Wahid Terheran-heran, Teddy Gusnaidi: Negara Harus Beradab
Ia berpendapat bahwa jika pemerintah tidak mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi.
Sukamta menyebut semakin banyak prajurit TNI yang berguguran, berarti strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi.
"Sepertinya, perlu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri," pungkasnya.*** (Samsun Ramlie)
Ia berpendapat bahwa jika pemerintah tidak mampu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi.
Sukamta menyebut semakin banyak prajurit TNI yang berguguran, berarti strategi yang digunakan pemerintah saat ini belum tepat sehingga perlu segera dievaluasi.
"Sepertinya, perlu diselesaikan dengan operasi terpadu yang libatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Polri," pungkasnya.*** (Samsun Ramlie)
